Jakarta – Politisi dan sekaligus Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap, panitia pengarah Muyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tidak menggugurkan pencalonan Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo, hanya karena menolak bayar mahar Rp 1 miliar kepada Panitia Munaslub.
“Namun apabila kedua kandidat itu akhirnya digugurkan sebagai kandidat calon karena alasan tidak setor, saya berharap keduanya tidak serta-merta menerima dan diam begitu saja,” ujar Doli di Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Doli menambahkan, sikap kedua kandidat itu layak diapresiasi dan dipuji.
“Apresiasi saya sampaikan kepada saudara Syahrul Yasin Limpo dan saudara Indra Bambang Utoyo yang berani tampil berbeda dengan kandidat lain dengan menolak membayar Rp1 miliar karena merasa itu bukan kewajiban orang per orang kader untuk menanggung biaya Munaslub,” ujarnya.
Menurut Doli, kriteria iuran semacam itu sesungguhnya tidak diatur di dalam AD/ART Partai Golkar. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melarang adanya biaya setoran Rp1 miliar oleh kandidat calon di dalam Munaslub tersebut.
Doli menekankan pentingnya menjauhkan proses pengambilan kebijakan partai dari segala hal berbau uang dan transaksional. Melainkan dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai.
“Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka,” kata dia.
Menurutnya, budaya setor uang untuk menjadi pemimpin organisasi sudah tidak lazim dan tidak logis, karena politik terkait dengan panggilan pengabdian dan perjuangan.
“Politik adalah panggilan. Politik adalah pengabdian dan politik itu adalah perjuangan. Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang diminta membayar,” tegas dia.
Selain itu, transaksi semacam itu dikhawatirkan Doli akan menjadi preseden buruk yang dalam jangka panjang menyulitkan Golkar melahirkan kader-kader dengan kapasitas kepemimpinan kuat dan cerdas secara konseptual, serta artikulatif dan punya jaringan luas.
“Nanti kader yang bagus selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang. Dan ujungnya Golkar berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi,” katanya.
Seperti diketahui, bakal calon ketua umum (caketum) DPP Partai Golkar yang telah mendaftar, Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo, menolak setor mahar Rp1 miliar kepada panitia Munaslub sebagai syarat pencalonannya dalam pemilihan ketum Partai Golkar.
“Karakter saya tidak bisa diukur dengan uang. Saya tidak akan menyumbang satu sen pun. Sumbangan saya adalah idealisme,” ujar Syahrul saat mendaftar sebagai bakal caketum di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Sementara, Indra Bambang Utoyo berpendapat, beban biaya penyelenggaraan munaslub yang akan digelar di Bali pada 15-17 Mei 2016, seharusnya tidak dibebankan kepada caketum.
“Prinsip dasar Partai Golkar adalah gotong royong. Tapi, saya tidak sepakat dengan kewajiban membayar Rp1 miliar bagi calon ketua umum,” ujarnya.
Munaslub Golkar akan digelar pada 15-17 Mei 2016 di Bali. Komite Pemilihan Munaslub sudah membuka proses pendaftaran bakal calon ketua umum selama dua hari, Selasa (3/5) dan Rabu (4/5) kemarin.