Jaringan Solo di TNI dan Polri

Setelah Komjen Tito Karnavian resmi diangkat sebagai Kapolri, kini yang sedang menjadi perbincangan hangat di publik adalah: siapa kira-kira yang akan menjadi Wakapolri. Tetap diduduki oleh Komjen Budi Gunawan, atau diganti perwira lain. Bila melihat respon publik terhadap Komjen Budi Gunawan (BG), tampaknya posisi itu akan diganti. Dan benar bila diganti, lalu BG akan dipindah kemana?

Sebagian pertanyaan itu sudah terjawab. Kalangan internal Polri membenarkan tentang rencana pergantian Wakapolri. Artinya kepemimpinan baru Polri nanti satu paket, baik Kapolri dan Wakapolri, benar-benar wajah baru. Sementara BG sudah diproyeksikan untuk posisi lain, yang tak kalah strategis.

Pernah Bertugas di Solo

Kuat beredar kabar, bahwa untuk posisi Wakapolri, kandidat terkuat adalah Irjen Pol Lutfi Lubihanto, yang kini masih menjabat Wakil Kepala Baintelkam Mabes Polri, lulusan Akpol 1984. Munculnya nama Lutfi Lubihanto, karena nama Lutfi sudah dikenal Jokowi, sejak Jokowi masih Walikota Solo. Jabatan Lutfi sebelumnya adalah Kapolda Jambi (2015-2016).

Saat Jokowi masih menjadi Walikota Solo, adalah Lutfi yang menjadi Kapolresta Surakarta (2003, pangkat AKBP) dan Kapoltabes Surakarta (2006, pangkat Kombes). Jadi jelas sudah, promosi bagi Lutfie ini, salah satunya berlatar belakang pengalaman penugasan di Solo. Sehingga namanya selalu masuk dalam “radar” Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi tampaknya ingin membangun jaringan di TNI dan Polri, sebagai cara untuk memperkuat posisi politisnya di kedua lembaga tersebut. Hal itu sudah dimulai dengan keberanian Jokowi untuk berseberangan dengan kehendak Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, dalam hal penentuan Kapolri, yang mana  Megawati sebenarnya lebih condong pada figur BG. Untuk tidak terlalu mengecewakan Megawati dan BG, nantinya BG akan dipromosikan sebagai Kepala BIN (Badan Intelijen Nasional), dengan demikian pangkat BG bisa bertambah menjadi empat bintang.

Kecenderungan Jokowi memilih pejabat dengan latar belakang penugasan di Solo, terlihat ketika Jokowi memilih mantan Dandim Surakarta Kol Inf Widi Prasetyono (Akmil 1993), sebagai ajudannya. Kolonel Widi adalah Dandim Surakarta saat Jokowi menjadi walikota Solo. Kini Kolonel Widi sudah dipromosikan sebagai Komandan Rindam III/Siliwangi, sebagai cara mempercepat karir yang bersangkutan. Sebentar lagi Kolonel Widi akan menjadi Danrem, dan kelak akan menjadi lulusan Akmil 1993 pertama yang menembus posisi Danrem.

Perwira kedua yang bisa disebut adalah Brigjen Bhakti Agus Fajari (Akmil 1987),  yang sejak November 2015 menjadi Danrem Padang. Posisi Brigjen Bhakti Agus sebelumnya adalah Danrem Solo, dengan pangkat kolonel. Sejak setahun terakhir pos Danrem Padang ditetapkan sebagai pos Brigjen, itu sebabnya kini Bhakti Agus sudah masuk jajaran pati setelah diangkat sebagai Danrem Padang.

Menghadapi Prabowo

Bisa dipahami bila Presiden Jokowi berkepentingan memperkuat jaringan Solo di TNI – Polri, mengingat  sebelumnya kurang bersentuhan dengan institusi tersebut. Berbeda dengan Presiden SBY, yang memang dibesarkan di institusi TNI. Walau bagaimanapun Jokowi melihat, dalam percaturan politik di Tanah Air, posisi TNI (khususnya Angkatan Darat) tetap penting. Atas dasar ini pulalah, Jokowi memilih Jenderal Mulyono (Akmil 1983) sebagai KSAD, yang kebetulan lahir di Boyolali

Menurut relawan Jokowi, yang juga dikenal sebagai pakar manajemen, Teddy Wibisana, memilih orang yang kita kenal sebelumnya dalam membangun sebuah tim kerja, tidak menyalahi prinsip manajemen. Justru itu bisa berdampak positif, karena jika para motor di tim organisasi sudah terbiasa  bekerjasama sebelumnya, akan memudahkan bila ada pekerjaan atau proyek skala besar.

Salah satu proyek skala besar Jokowi dalam bulan-bulan pertama usai dilantik sebagai Presiden, adalah bagaimana menghadapi Prabowo, pesaingnya dalam pilpres yang baru saja usai. Terutama menundukkan pendukung fanatik Prabowo, agar tidak mengganggu agenda kerja berikutnya.

Menjadi jelas sekarang, mengapa yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Presiden (saat itu) adalah Jenderal Purn Luhut Panjaitan (Akmil 1970), figur yang memang disegani Prabowo, sejak keduanya masih aktif di tentara. Sementara untuk membantu Luhut dalam urusan yang bersifat teknis di lapangan, diangkat Mayjen TNI Andogo Wiradi (Akmil 1981), sebagai salah Deputi Kepala Staf Presiden, perwira yang sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo. Seperti halnya asumsi di atas, saat Jokowi masih Walikota Solo, secara bersamaan yang menjadi Danrem setempat adalah Andogo Wiradi.

Pada penggal terakhir Orde Baru, Andogo Wiradi adalah Komandan Yonif Linud 328/Kujang II Kostrad, satuan yang sebelumnya pernah dipimpin Prabowo, saat Prabowo masih perwira menengah (1988-1989). Begitu kuatnya pengaruh Prabowo pada satuan ini, hingga Prabowo masih bisa menentukan siapa perwira yang bakal memimpin satuan ini, meski secara resmi Prabowo tak lagi menjabat Komandan Yonif 328.

Begitulah, Danyon 328 selanjutnya selalu dipegang perwira Baret Merah (Kopassus), satuan asal Prabowo, dan yang terpilih adalah pamen yang memang dikenal dekat dengan Prabowo. Setelah Prabowo pindah jabatan sebagai Kepala Staf  Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad, Komandan Yonif 328 berikutnya adalah (dengan pangkat saat itu), Letkol Inf Zamroni (Akmil 1975), Letkol Inf Adel Gustimego (Akmil 1978, gugur saat Operasi Mapenduma di Timika tahun 1996), dan Letkol Inf Andogo Wiradi (Akmil 1981).

Aris Santoso, Analis TNI / Polri