Selasa, 5 Juli 22

Jangan Ada Koruptor Gentayangan di Kota Bogor

Kasus penggelembungan belanja pembelian lahan Jambu Dua kini mulai terang benderang. Siapa yang diduga bermain-main dengan anggaran, sudah makin terkuak setelah 35 saksi menyampaikan keterangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Fakta baru pun mulai terbongkar. Pasca Ketua DPRD Kota Bogor, yang juga ketua badan anggaran (banang) menyampaikan, dalam rapat paripuna dan setelah dievaluasi Gubernur Jawa Barat hingga diputuskan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor, anggaran yang diputuskan yakni Rp17.5 miliar.

Namun, ternyata saat terbitnya peraturan daerah (perda), SK pimpinan DPRD Kota Bogor dan hasil avaluasi gubernur malah diabaikan. Sebaliknya, pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor malah menaikan anggaran pembelian lahan seluas 7.302 meter milik Angkahong hingga muncul angka Rp43.1 miliar. Kasus ini sendiri sudah berujung pada penangkapan tiga pejabat Pemkot Bogor, yakni Hidayat Yudha Priatna (HYP), Irwan Gumelar (IG), dan Roni Nasru Adnan (RNA).

Dalam perjalanan sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, fakta persidangan mengungkap nama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar dan Sekdakot Bogor Ade Syarif Hidayat berulangkali disebut-sebut sejumlah saksi di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Lince Anapurba dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Pasar Warung Jambu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 28,4 miliar.

“Ada pertemuan yang dilakukan antara Walikota Bogor Bima Arya dengan Angkahong pada 27 Desember 2014. Pada 26 Desember 2014 saudara Hidayat Yudha Priatna melaporkan kepada Walikota Bogor Bima Arya bahwa Angkahong bertahan pada Rp 46 miliar, sedangkan nilai appraisal dari saudara Ronny Nasrun Adnan hanya sebesar Rp 39 miliar. Berdasarkan laporan terdakwa HYP, kemudian Walikota meminta dipertemukan dengan Angkahong sampai akhirnya dilakukan musyawarah ketiga pada tanggal 27 Desember 2014 di ruang kerja Walikota,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nasran Azis, dipersidangan, Rabu (10/8/2016).

Selanjutnya, tepat di 27 Desember 2014, Bima ditemani Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Kabag Hukum Pemkot Toto M Ulum, Ketua TPTSKPU Hidayat Yudha Priatna dan sang tuan tanah Angkahong bertemu untuk membicarakan kembali masalah pembelian lahan.
“Pada musyawarah yang dipimpin Bima tersebut terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp 43,1 miliar. Namun dalam berita acara musyawarah itu, serta dalam daftar hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah musyawarah itu dilakukan antara TPTSKPU dengan Angkahong,” urainya.

Terpisah, kepada indeksberita.com, Ketua Transparansi, Maradang Hasoloan Sinaga mengatakan, bau dugaan korupsi sangat kuat mengingat berulangkali dilakukan bongkar pasang anggaran yang diajukan TAPD Pemkot Bogor.

“Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor tersebut, anggaran biaya relokasi PKL terkait pembelian lahan Jambu Dua senilai Rp17.5 miliar. Namun, Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor tersebut ditindak lanjuti oleh Walikota Bogor dengan menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2014, tanggal 6 November 2014, tentang Perubahan APBD Kota Bogor,” ujarnya.

Permasalahan muncul saat diketahui belakangan, kata Sinaga, ternyata penetapan anggaran untuk pembelian lahan Jambu Dua tersebut adalah sebesar Rp49.2 miliar.

“Hal ini jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Pimpinan DPRD No. 903-13 tahun 2014, tanggal 5 November 2014 tentang persetujuan penyempurnaan terhadap rancangan perda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014 dan rancangan peraturan walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat,” tukas aktivis agraria ini.

Adanya perbedaan nilai inilah yang kemudian bermuara di Pengadilan Tipikor, Bandung.

“Berdasarkan hal itu sudah cukup jelas pihak-pihak siapa yang sepatutnya bertanggung jawab, dan atau dimintai pertanggungan jawab hukumnya atas masalah ini. Menurut kami, mereka yang sudah disebut turut serta dalam penggelembungan anggaran sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa harus segera ditahan,” tandasnya.

Sementara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya menilai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung yang saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi penggelembungan pembelian lahan Jambu Dua terkesan pasif. Semestinya, majelis hakim harus pro aktif menggali fakta persidangan dari proses penganggaran, hingga pelaksanaan. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif LBH KBR, Fatiatulo Lazira.

“Per Juli 2016, baru ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bogor yakni mantan Kadis UMKM Kota Bogor Hi­dayat Yudha Priatna, mantan Camat Bogor Barat Irwan Gumelar, eks tim apraisal Rodinasrun Adnan dan Angka­hong alias Hedricus Kawidjaja Ang yang dikabarkan meninggal,” ujarnya.

Fatiatulo juga mengatakan, meskipun nama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah disebut sebagai pihak yang ‘turut serta’ dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Namun, kejaksaan belum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Padahal dalam kontruksi hukum Indonesia, seharusnya pihak yang turut serta sudah menjadi tersangka.

“Di sisi lain, majelis hakim terkesan melupakan proses pengganggaran. Hal itu bisa berakibat fatal terhadap putusan yang akan dijatuhkannya nantinya. Keadilan akan pincang mengingat ada kemungkinan para terdakwa hanya ditumbalkan apabila penggalian fakta secara komprehensif untuk menemukan kebenaran materil diabaikan,” tuntasnya. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait