Selasa, 5 Juli 22

Jaksa Tuntut Setya Novanto 16 Tahun Penjara, Denda 1 Milyar, dan Hak Politik Dicabut

Jakarta – Jaksa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Abdul Basir, menyatakan terdakwa korupsi dana e-KTP sekaligus Mantan Ketua DPR Setya Novanto bersalah dan menuntutnya dengan pidana penjara 16 tahun.

Jaksa juga menuntut Novanto membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan mencabut hak politiknya.

“Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto berupa pidana penjara selama 16 tahun,”ujar jaksa Abdul Basir saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Jaksa juga meminta hakim agar menolak permohonan Justice Collaborator (JC) dari Novanto, karena terdakwa disimpulkan tak memenuhi kualifikasi menjadi JC.

Selain itu, Jaksa KPK juga menuntut Setya Novanto membayar uang pengganti dengan nilai maksimal, yakni 7,43 juta Dolar AS subsider tiga tahun kurungan. Nilai duit pengembalian itu dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan oleh Novanto ke KPK.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan Novanto terlibat dalam korupsi senilai Rp 2,3 triliun, ketika yang bersangkutan menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR sehingga atas hal tersebut pula jaksa menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Novanto oleh jaksa dinilai telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 71 miliar (kurs tahun 2010) dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Selain itu Novanto diperkaya (menerima gratifikasi) dengan mendapat jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga 135.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 miliar (kurs 2010).

“Perbuatan Novanto terdakwa masif karena menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional yang dampaknya sampai saat ini masih dirasakan,” kata jaksa.

Selain menuntut penjara 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah, jaksa juga menuntut agar hak politik Setya Novanto dicabut 5 tahun setelah menjalani masa pidana.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” ujar jaksa.

Pemuntut umum juga menyebutkan bahwa selama di penyidikan hingga penuntutan Novanto dinilai tidak kooperatif. Sedangkan hal-hal yang meringankan, menurut Jaksa, Novanto belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya.

Atas dasar semua pertimbangan tersebut Jaksa berkeyakinan Novanto sudah memenuhi unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sidang berikutnya akan digelar pada Hari Jumat, 13 April 2018 dengan agenda pembacaab pembelaan Novanto terhadap tuntutan jaksa tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait