Selasa, 26 September 23

Isi Perda Dibatalkan, Legislator Jatim Minta Penjelasan Kemdagri

Surabaya – Pembatalan pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 14 tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mendapat respon dari pemerintah pusat. Respon terjadi setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan pembatalan isi pasal tersebut.

Anggota DPRD Jawa Timur, Komisi C Bidang Keuangan, Irawan Setiawan mengaku cukup senang. Menurutnya, pasal yang selama ini dinilai terjadi ketidak sepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat, kini sudah ada kejelasan.

“Baru saja kami melakukan pembicaraan dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dalam pembicaraan itu memperjelas ketidak sepahaman antara Pemprov Jatim dengan pemerintah pusat mengenai perda BUMD, “ kata Irwan, Kamis, (9/2/2017).

Masih kata Irwan, yang menjadi permasalahan didalam perda tersebut adalah tentang lama masa jabatan direksi. Pada Peraturan Daerah tentang BUMD minimal empat tahun. “Namun di undang-undang BUMN menyatakan lima tahun,” ujar Irwan.

Ia melanjutkan, atas dasar perbedaan itulah lantas Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan nomor 188.34.9083 tahun 2016 tentang pembatalan pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 14 tahun 2012 tentang BUMD.

“Inilah yang kemudian menjadi polemik, karena adanya perbedaan sikap pemerintah pusat dengan Pemprov Jatim. Kami berkunjung ke Kemendagri ingin berkonsultasi langsung dan mendengar penjelasannya. Utamanya yang terkait pembatalan Pasal 15 ayat Perda BUMD. Hasilnya kami diminta untuk menyesuaikan dengan Undang­undang BUMN yang menyebutkan masa jabatan direksi maksimal lima tahun,” jelas Irwan.

Selain masa jabatan dan kewajiban merespon surat keputusan itu, hasil pertemuan tersebut yakni terkait masa jabatan direksi lima tahun dan dapat dingkat kembali untuk satu kali masa jabatan berlaku untuk kedepan.

Sementara jika ada direksi BUMD yang saat ini jabatannya sudah habis, maka harus segera dilakukan pergantian dengan mengacu kepada norma yang lama.
Sedangkan proses pembahasan perubahan Perda No. 14 tahun 2012 sekalian menunggu keluarnya peraturan pemerintah tentang pengelolaan BUMD. Dimana hal itu telah dijanjikan oleh Kemendagri untuk segera diterbitkan dalam satu hingga dua bulan kedepan.

Komisi C DPRD Jawa Timur sendiri, saat ini tengah menanti peraturan pemerintah sebelum mengubah Perda tentang BUMD tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait