Institut Sarinah mengecam aksi penolakan hasil Pilpres (Pemilihan Presiden) yang berujung kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei 2019. Seperti diketahui aksi yang berujung tindakan anarkis yang terjadi di Jakarta itu menelan korban 7 orang meninggal dan ratusan orang terluka.
Salah seorang pendiri Sarinah Institute Dia Puspitasari, dalam pesan tertulisnya menyatakan bahwa peristiwa itu bisa terjadi jika mereka yang kecewa dengan proses dan hasil Pilpres, menyalurkan kekecewaannya melalui jalur konstitusional. Jalur konstitusional yang dimaksud adalah melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi
“Kekerasan tidak perlu terjadi seandainya pihak 02 (pasangan calon Prabowo- Subianto-Sandiaga Uno) berjiwa ksatria dan konsisten menempuh jalur konstitusional. Sejak awal mereka sudah mewacanakan people power,” kata Dia Puspitasari.
Ia menilai bahwa pihak keamanan, dalam hal ini TNI/Polri sudah bertindak profesional. Menurutnya, mereka telah menunjukkan kapasitasnya yang luar biasa dalam menangani amuk massa.
“Mereka bertindak persuasif walau diserang sambil menjalankan proses hukum kepada para pihak yang terlibat sehingga situasi kekerasan bisa diisolasi dan pihak-pihak yang bertanggungjawab telah teridentifikasi,” kata Dia Puspitasari.
Sementara anggota Dewan Pendiri lainnya, Retnowati mengingatkan bahwa dampak dari kerusuhan ini sangat besar, yang meliputi kehilangan nyawa, kerusakan material dan imaterial. Kerugian yang paling besar dari peristiwa kemarin menurutnya adalah terganggunya proses konsolidasi demokrasi.
“Maka Institute Sarinah mendukung proses hukum bagi para master minds, operator dan eksekutor lapangan dari amuk 21-23 Mei yang lalu,” tegas Retnowati.
Institut Sarinah menurutnya, sangat prihatin atas exposure kekerasan fisik dan simbolik di media sosial dan jalanan Jakarta di minggu ini. Pertunjukan kekerasan bukan contoh pendidikan politik yang baik bagi generasi muda dan kami semua.
“Kami mengajak semua pihak untuk sadar Pancasila dan mempraktekkannya, mari berketuhanan dengan berkebudayaan. Mari bersikap konstruktif, Stop kekerasan dan egoisme pribadi atau kelompok,” kata Retnowati
Senada dengan Retnowati, Eva Sundari yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, harus ada yang bertanggungjawab atas perbuatan kemarin. Apalagi perbuatan tersebut berakibat pada kerusakan dan mengganggu ketertiban masyarakat.
“Dalam Demokrasi harus ada Keadilan terhadap para pelaku kejahatan demokrasi. Mereka harus bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang berdampak pada kerusakan dan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Eva Sundari.
Institut Sarinah ujar Eva, menghimbau kepada para elit pasangan calon nomor urut 02 untuk menghentikan segala upaya mobilisasi masa terutama dengan menggunakan simbol-simbol SARA.
“Cukup sudah kehilangan dan kerusakan jiwa, material dan imaterial yang sudah terjadi, saatnya fokus ke upaya konstitusional yaitu melalui MK untuk kanalisasi ketidakpuasan hasil Pilpres 2019,” tukas Eva.
Institut Sarinah juga menyerukan pelaksanaan doktrin sila 3 Persatuan dari Pancasila bagi seluruh pihak. Menurut Dia Puspitasari, hanya dengan Persatuan Indonesia yang damai dan maju bisa terwujud. Ia menghimbau agar para elit 01 dan 02 untuk memulai komunikasi dan silaturahmi.
“Tunjukkan bahwa kalian para pemimpin yang anti kekerasan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan berjuang melalui nalar yang panjang, musyawarah. Dan mohon Bapak Prabowo segera menyambut ajakan silaturahmi dan dialog dari Presiden RI Jokowi,” harap Dia Puspitasari.
Yeni Sucipto, yang juga pengamat kebijakan publik menyesalkan kerugian di dunia pendidikan terutama untuk kelas yang sedang persiapan ujian. “Sekolah-sekolah pada diliburkan sehingga merugikan proses belajar mengajar. Bukan saja para siswa tetapi para ibu juga dirugikan akibat terganggu kepentingan praktis dan strategisnya dalam menyiapkan puasa dan lebaran,” ungkap Yeni Sucipto.
Untuk diketahui, Institute Sarinah adalah lembaga think tank untuk isu Pancasila, kebangsaan dan pembangunan nasional. Penggeraknya adalah para anggota dan alumni GMNI yang setuju dengan ideologi feminisme nasionalis yang digagas Sukarno.
#tangkap prabowo