Selasa, 5 Juli 22

Inilah Rekomendasi Forum Nasional Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan 3 Tahun UU Desa

Sekitar150-an peserta yang berasal dari perwakilan desa-desa dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) di berbagai provinsi dan kabupaten, mengadakan refleksi dan evaluasi pelaksanaan 3 tahun UU Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-25 Januari 2018, di Wisma PKBI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tujuan utama refleksi dan evaluasi ini adalah untuk mengenali kesenjangan antara mandat UU Desa dan pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi bagi pemerintah terkait pelaksanaan UU Desa.

Adapun rekomendasi pelaksanaan UU Desa berdasarkan Rafleksi dan Evaluasi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa, sebagai berikut:

1. Memperkuat kedaulatan desa dan masyarakat atas sumber-sumber agraria, kawasan dan ruang hidup masyarakat desa.

2. Mencegah distorsi UU Desa dalam pelaksanaannya di berbagai level dan dimensi pembangunan agar peluang-peluang positif yang ada dalam UU Desa dapat diwujudkan

3. Memperkuat pelaksanaan UU Desa sesuai dengan spirit Pasal 33 UUD 45 dan UU Pokok Agraria

4. Melaksanakan UU Desa secara terintegrasi dengan UU lain yang memperkuat kedaulatan desa dan masyarakatnya, diantaranya adalah UU Penataan Ruang, UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU Perlindungam dan Pemberdyaan Petani, UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budi Daya Ikan dan petambak garam, dan lainnya.

5. Melaksanakan UU Desa dengan perspektif “Affirmative Action” dan pemulihan ruang hidup bagi desa dan masyarakatnya yang selama ini menjadi korban kekerasan pembangunan yang didukung/dilegalkan dengan berbagai aturan/ketentuan.

6. Memutuskan mata rantai intervensi pusat dan kabupaten yang melemahkan proses demokratisasi di desa

7. Memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk memilih arah pembangunan ekonomi yang mendukung pemulihan ruang hidup dan keselamatan warga.

8. Memberikan keleluasaan pada desa untuk memilih badan hukum Bumdes sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat serta nilai-nilai ekonomi kerakyatan, seperti koperasi

9. Melaksanakan perlindungan dan pelibatan kelompok-kelompok rentan dan marjinal, dalam pelaksanaan UU Desa, seperti kelompok perempuan, masyarakat adat, lelompok diffable, minoritas etnis/agama/adat, kelompok remaja dan anak, dan lainnya

10. Melakukan pendekatan “pendampingan dan pemberdayaan” dalam tata kelola keuangan desa dan mengedepankan pengawasan oleh masyarakat dan BPD.

11. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengawasan tata kelola keuangan desa oleh pemerintah

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait