Selasa, 24 Mei 22

Inilah Langkah Ditjen Imigrasi Melindungi Calon TKI

Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan terhadap pemberian paspor, dan keberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Hal ini merupakan upaya Ditjen Imigrasi melindungi calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Umum
Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, kebijakan ini berupa penguatan kegiatan bersama dalam LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu) yang dibangun oleh BNP2TKI dan Kemenaker, yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten dan Kota di kantong-kantong PMI / TKI. Kerjasama ini sendiri berlangsung sejak awal Januari 2017 sampai saat ini.

“Kegiatan serupa dilakukan juga di Mal Pelayanan Publik yang dibangun oleh Kemen PAN dan RB yg telah menyatukan pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan paspor dengan pelayanan lainnya termasuk BNP2TKI, BPJS dan POLRI yang terkait dengan penyiapan PMI atau TKI ke luar negeri,” ujar Agung Sampurno melalui pesan terrulisnya yang diterima indeksberita.com, Senin (16/4/2018)

Agung Sampurno juga menjelaskan, kebijakan strategis lainnya yang sudah dilakukan, adalah antisipasi terhadap para pemohon paspor yg akan bekerja keluar negeri tanpa melalui prosedur rekrutmen yang benar.

“Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi akan melakukan Penundaan Pemberian Paspor terhadap Calon TKI / Calon PMI yg Non Prosedural (tidak melalui prosedur yg benar) tanpa sepengetahuan Kemenaker / BNP2TKI atau Dinasker tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota,” terang Agung.

Agung melanjutkan, para CTKI akan dikoordinasikan dan diserahkan kepada Disnaker Pemda setempat atau BP3TKI yg ada di Pemda, untuk disalurkan dan dilengkapi sesuai prosedur penyiapan / rekrutmen PMI / TKI untuk dikirim ke luar negeri.

Perlindungan terhadap Calon PMI / TKI juga dilakukan, ketika mereka sudah memiliki paspor, namun tidak memiliki Visa untuk bekerja. Modus operandi para pelaku traficking lanjut Agung, mereka menggunakan fasilitas BVK (Bebas Visa Kunjungan) yg berlaku di negara ASEAN terutama ke Malaysia, atau Visa Umroh dan Visa Ziarah (biasanya ke Timur Tengah), juga visa magang (biasanya ke Jepang).

Upaya Ditjen Imigrasi melindungi Calon TKI
Upaya Ditjen Imigrasi melindungi Calon TKI

Dalam kasus ini, pejabat Imigrasi akan melakukan penundaan pemberangkatan CTKI atas hasil pengawasan keimigrasian yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (seperti Entikong, Aruk dan Nanga Badau di Kalbar juga Nunukan di Kaltara) bagi Calon TKI / Calon PMI non Prosedural.

“Selanjutnya mereka juga diserahkan kepada Disnaker Pemda setempat atau BP3TKI untuk dibantu prosedurnya,” Tegas Agung Sampurno.

Strategi ini telah dilakukan Ditjen Imigrasi pada tahun 2017, urai Agung,  dengan capaian: penundaan pemberian paspor bagi calon TKI / PMI Non Prosedural sebanyak 5.960 paspor. Dan penundaan pemberangkatan Calon TKI / PMI Non Prosedural sebanyak 1.016 orang.

“Upaya pencegahan ini terus dilakukan dan hingga April 2018 telah tercatat penundaan pemberian paspor kepada calon TKI / PMI Non Prosedural sebanyak 1.833 paspor. Dan penundaan pemberangkatan keluar negeri kepada calon TKI / PMI Non Prosedural sebanyak 71 Orang,” terangnya.

Agung menegaskan, upaya perlindungan TKI / PMI dengan cara seperti ini merupakan bagian dari bentuk kepedulian Ditjen Imigrasi melalui Kantor Imigrasi (125 kantor Imigrasi) di seluruh Indonesia, sebagai perwujudan hadirnya negara bagi para CTKI sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

“Upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersinergi dan komprehensif lintas Kementerian dan Lembaga. Usaha ini akan mendukung upaya lainnya dalam bentuk penegakan hukum terhadap perbuatan sindikat perdagangan orang Internasional setelah terjadinya kejadian yg menjadikan para TKI / PMI sebagai korban penyaluran dan penempatan tenaga kerja di luar negeri yg dikelola oleh sindikat perdagangan orang,” tandasnya.

Diakhir pernyataannya, Agung meyakonkan bahwa pencegahan dan penindakan tersebut di atas, dapat dilakukan secara maksimal oleh Pejabat Imigrasi yang berintegritas dan memahami perannya dalam pemberian perlindungan HAM. Para CALON TKI / PMI yang akan berangkat ke luar negeri.

Untuk diketahui, upaya Ditjen Imigrasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dinilai memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mencegah terjadinya WNI bermasalah di Luar Negeri. Upaya Ditjen Imigrasi tersebut juga menghindari CTKI dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Untuk itu, Kemenlu memberikan HASSAN WIRAYUDA AWARD tahun 2017 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi,

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait