BOGOR – Masyarakat diimbau tidak segan menanyakan identitas pelaksana Sensus Ekonomi 2016 dilingkungan Kota Bogor guna menghindari terjadinya aksi penipuan. Hal itu disampaikan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Budi Haryono menyusul merebaknya kabar di media sosial menyangkut aksi penipuan berkedok petugas sensus.
“Petugas Sensus Ekonomi selalu dilengkapi dengan kartu pengenal dan atribut resmi. Masyarakat berhak meminta identitas pelaksana sensus untuk menghindari aksi penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan,” tukasnya saat diwawancarai indeksberita.com, Selasa (10/5/2016).
Masih kata Budi, BPS juga membuka pengaduan untuk menampung laporan masyarakat.
“Masyarakat bisa menghubungi nomor telepon 0251-8324579. Bila ada masyarakat yang ditempat tinggalnya sudah ditempel stiker Sensus Ekonomi 2016, tetapi belum didatangi oleh petugas, bisa menghubungi BPS Kota Bogor,” tukasnya.
Sejauh ini, sambungnya, selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 berlangsung, belum ada kendala berarti yang menghambat proses pelaksanaan pendataan.
“Kami tetap mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha agar dapat menerima petugas sensus dengan baik,” katanya.
Kepala BPS Kota Bogor ini menuturkan, guna mendapatkan data yang akurat dari para pelaku usaha, maupun rumah tangga yang menjalankan bisnis atau usaha baik offline maupun online petugas survei wajib ke lapangan.
“Kita harapkan masyarakat dapat memberikan data yang akurat, dan data masing-masing responden akan dirahasiakan sesuai dengan peraturan sensus ekonomi Undang-Undang Nomor 16/1997,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Sensus Ekonomi 2016 di Kota Bogor telah dimulai sejak 1 Mei dan akan berakhir pada 31 Mei mendatang. BPS yang melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali ini sudah menyebar 1.819 petugas Sensus Ekonomi 2016 untuk melakukan pendataan selama satu bulan. Petugas tersebut terdiri dari 1.354 Pencacah Sensus Lengkap (PCL), 454 Pengawas Sensus Lengkap (PSL), lima orang koordinator lapangan dan enam orang koordinator sensus kecamatan (Koseka). (eko)