Rabu, 6 Juli 22

Indonesia Tak Mengenal “Lanlordisme”

Pernyataan Amien Rais dan Hanafi Rais yang menyatakan 74% lahan di Indonesia dikuasai segelintir orang dengan sumber data dari Bank Dunia tahun 2015 menjadi semakin menarik, karena Bank Dunia melalui Rodrigo A Chaves (Country Director World Bank for Indonesia) menyangkal pernah mengeluarkan data tersebut. Bank Dunia justru mengungkapkan sebagian besar tanah dikuasai negara.

Entah dari mana sumber data dan referensi para pengkritik Jokowi menghembuskan seolah-olah Indonesia sudah dikuasai segelintir orang atau konglomerat. Seolah-olah Indonesia sudah dikuasai para Tuan Tanah (Landlord) seperti yang terjadi di Amerika Latin, India, Filipina, serta sebagian negara di Afrika, dan negara berada dalam posisi yang lemah.

Bicara tentang pertanahan (agraria) di Indonesia tidak hanya sekedar mengungkapkan data apalagi data tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian yang akurat. Selain data, yang harus dipahami juga adalah tentang struktur politik dan sejarah agraria di Indonesia. Sudah seringkali huru hara politik di suatu negara termasuk Indonesia disebabkan kelirunya pemahaman sejarah dan realitas struktur penguasaan agraria.

Pertanyaannya, apakah struktur agraria Indonesia sudah mengarah ke landlordisme (sistem pertuan-tanahan)? Dan apakah negara tidak memiliki kekuasaan pengendalian atas tanah di bumi nusantara ini?

Pertama yang perlu dijawab adalah sistem agraria kita mewarisi dari sistem agraria kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda sejak awal sudah membentuk sistem agraria Indonesia melalui Agrarische Wet tahun 1870. Dalam sistem itu Negara adalah penguasa tunggal atas tanah melalui asas “domein verklaring“. Adapun pengakuan atas tanah “eigendom” (tanah milik) hanya sebagian kecil.

Pemerintah kolonial Belanda secara umum hanya menetapkan tiga hak atau legalitas tanah di bumi nusantara : Pertama, hak Erpacht (hak usaha) untuk perusahaan perkebunan, hak Eigendom (hak milik) untuk warga negara dan hak Opstal (hak numpang).

Meskipun kolonial Belanda memberikan hak erpacht kepada korporasi perkebunan Belanda dan Eropa, pemerintah saat itu tetap membatasi hak yang diberikan tidak dalam bentuk hak kepemilikan mutlak (absolut). Dalam hal ini negara (kolonial) tetap merupakan pemilik tanah, bukan korporasi atau individual sebagaimana yang terjadi di Eropa Abad Pertengahan, Jepang sebelum Restorasi Meiji, China dan Vietnam sebelum revolusi Komunis, Rusia sebelum revolusi Sosialis, Amerika Latin, Filipina, India, dan sebagian Afrika.

Itulah mengapa perombakan dan penataan kembali struktur agraria yang tumpang tindih di sebagian negara-negara tersebut harus melalui revolusi dan sebagian melalui jalan demokrasi populis.

Setelah Indonesia merdeka dan memberlakukan UUPA Tahun 1960, peluang negara baru pasca kolonial seharusnya jauh lebih mudah dibandingkan negara-negara yang sistem dan sejarah agrarianya menganut sistem landlordnism, karena tanah masih sepenuhnya dimiliki Negara. Tetapi ketika rezim Orde Baru mengambilalih kekuasaan dari Soekarno justru negaralah yang anti dan menolak UUPA 1960 sebagai jalan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah sebagai warisan kolonial Belanda.

Bahkan ketika pemerintahan reformasi berkuasa dan Amien Rais menjadi Ketua MPR pada saat itu Amien Rais, isu tentang reforma agraria kembali dimunculkan melalui TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM. Namun implementasi TAP MPR tersebut sampai periode Jokowi-JK tidak pernah terlaksana dengan baik. Ada sedikit wacana tentang pelaksanaan reforma agraria di masa pemerintahan SBY namun tidak semassif sebagaimana sekarang ini.

Jadi apa yang disampaikan oleh Bank Dunia bahwa sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai negara adalah benar. Tinggal lagi persoalannya adalah di tingkat “political will” negara atau pemerintah ada keberanian politik apa tidak untuk menjalankan reforma agraria. Hingga saat inipun hak erpacht yang sekarang menjadi HGU/HGB yang diberikan ke perusahaan BUMN dan swasta cukup besar, tapi ingat hak yang diberikan bukan hak kepemilikan absolut, karena sewaktu-waktu bisa dicabut dan diambil kembali oleh negara jika mereka menyalahi peraturan perundang-undangan, seperti menelantarkan tanah. Jadi tidak ada hambatan struktural perlawanan para landlord sebagaimana di negara-negara yang telah disebutkan.

Pemerintah Jokowi-JK sudah memulai pelaksanaan reforma agraria dengan cara sistematis, bertahap, dan berdasarkan prioritas. Di luar tanah kehutanan yang diprioritaskan lebih dulu adalah pemberian hak legalitas bagi warga negara pemilik tanah (SHM), kemudian menyisir ke redistribusi tanah-tanah perkebunan terlantar kepada para buruh tani atau petani gurem. Sedangkan di kawasan kehutanan, dimulai dengan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tutupannya kurang dari 10% melalui program Perhutanan Sosial.

Jika ditinjau dari perspektif teori dan sejarah reforma agraria, pemerintahan Jokowi-JK lebih memilih pelaksanaan reforma agraria dengan jalan demokrasi populis, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin, Asia dan Afrika. Dengan demikian jika Pemerintahan Jokowi-JK tetap konsisten menjalankan model reforma agraria seperti sekarang ini, meskipun tidak menggunakan jargon-jargon “revolusioner”, maka dalam jangka panjang akan menciptakan pemerataan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya yang hidup di pedesaan.

Syaiful Bahari, Pengamat Agraria dan Ketua DPP PETANI NasDem.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait