Jakarta– Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, pihaknya sudah mendengar mengenai kasus dugaan suap atau gratifikasi yang menjadi motif aksi pemukulan terhadap seorang pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD Arjawinangun oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon, YS.
Menurut Febri, pihaknya akan mengawal kasus tersebut. Ia juga berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya, terutama lantaran kasus ini melibatkan aparat penyelenggara negara.
“Kan ada penyelenggara negara, anggota DPRD dan kepala daerah. Kasus ini belum ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, maka KPK wajib untuk mengusutnya,” kata Febri melalui selularnya saat dihubungi indeksberita, Selasa (11/10).
Febri menambahkan, dugaan motif kejadian aksi pemukulan terhadap perawat yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD, sudah dapat dijadikan sebagai bukti permulaan adanya tindakan suap atau titip menitip dalam proses penerimaan PNS.
“Sudah barang tentu menggunakan uang untuk pelicinnya, agar bisa diterima sebagai pegawai di lingkungan BRSUD Arjawinangun,” jelasnya.