HIPMI Dorong BUMN Perikanan Kelola Natuna

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) punya solusi mengakhiri polemik pengelolaan perikanan di Laut Natuna. Hipmi mengusulkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perikanan dipercayakan mengelola perikanan di laut yang tengah bersengketa itu.

“Kita dorong BUMN Perikanan masuk di sana. Ini merupakan jalan tengah polemik antara Pak Luhut dan Ibu Susi,” ujar Ketua Bidang Kemaritiman BPP Hipmi Munafri Arifuddin di Jakarta, Rabu (10/8).

Munafri mengatakan, pemerintah memiliki BUMN Perikanan yang dapat dioptimalkan fungsinya yakni PT Perindo (Persero) atau Perusahaan Umum Perikanan Indonesia untuk mengelola perikanan Natuna.

”Saya kira kalau ini dioptimalkan akselerasinya akan cepat. Kedaulatan negara pun akan tampak di Natuna dengan dikelola oleh BUMN,” katanya.

Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan tersebut, Perindo mencari mitra usaha yang telah berpengalaman lama di perikanan dan sumber pendanaan dari bank-bank BUMN.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan potensi penangkapan ikan di perairan Natuna bisa mencapai 400.000 ton per tahun atau senilai US$ 400 juta.

Namun Menteri Susi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan beda pendapat soal investor yang layak masuk ke Natuna, Kepulauan Riau.

Menteri Susi Pudjiastuti menolak keterlibatan investor asing sedangkan Menteri Luhut membuka peluang itu. Sebab itu, Hipmi mengusulkan, sebagai jalan tengah, pengelolaan isi laut Natuna diserahkan kepada BUMN.

Namun, Hipmi berpandangan, dengan dikelola oleh BUMN, kehadiran negara di sekitar laut yang tengah bersengketa dengan negara tetangga tersebut akan sangat terasa.  Kedua, BUMN dapat melihatkan nelayan lokal dalam industrilisasi perikanan Natuna. Pasalnya sampai saat ini sudah ada 4.000 nelayan yang ingin menangkap ikan di wilayah perairan Natuna.

Hipmi setuju perairan Indonesia tertutup bagi perikanan tangkap. Sebab perikanan tangkap hanya berlaku bagi nelayan dan pengusaha perikanan nasional.

“Pada wilayah perikanan tangkap memang sebaiknya negatif bagi asing, namun dihilirnya, investasi perikanan bisa terbuka untuk investasi luar dan dalam,” ujar Munafri.

Solusi yang tercepat dan efektif, pemerintah mendorong BUMN masuk ke perikanan Natuna dengan investasi yang padat karya.”Ini lebih cepat dan padat karya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” papar Munafri.