Jumat, 30 September 22

Hetifah: Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Berbasis Desartada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah memutuskan tidak akan ada pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) selama tiga tahun ke depan. Namun yang ada hanya pembentukan daerah persiapan menuju DOB sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Desartada (Desain Besar Penataan Daerah).

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah, mengatakan Desartada merupakan basis gambaran mengenai estimasi jumlah daerah otonom, baik untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota sampai 2025.

Ia juga mengklarifikasi “moratorium” DOB oleh pemerintah. Menurutnya, sekarang istilahnya  adalah pembentukan daerah persiapan.

“Jadi sampai tahun 2025, kita sudah tahu ada berapa Kabupaten/Kota yang cocok di suatu provinsi dan ada berapa provinsi di Indonesia ini,” ujar Hetifah kepada indeksberita.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, penyusunan Desartada beranjak dari pemaknaan bahwa penataan daerah perlu dimaknai lebih luas, bukan hanya sebatas pembentukan DOB, namun juga mencakupi penghapusan dan penggabungan, serta penyesuaian daerah otonom.

“Desartada ini merupakan dokumen yang menjadi pijakan bersama dalam rangka penataan daerah,” ungkap legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini.

Dijelaskan Hetifah, prosedur DOB menurut Desartada memang berbeda dengan prosedur yang berlaku sebelumnya.

Dulu, pembahasan DOB berlangsung satu tahap dan langsung melahirkan daerah pemekaran yang baru. Sekarang sekali dibahas dan selanjutnya di cek selama tiga tahun.

Hal ini untuk mencegah kemungkinan kegagalan DOB yang baru dibentuk. Karena, saat proses daerah persiapan, segala instrumen menuju DOB harus dimatangkan dengan baik.

Tahun pertama, daerah persiapan lebih banyak menyiapkan instrumen regulasi, evaluasi, hingga penyusunan batas-batas menuju DOB. Tahun berikutnya, kroscek pembuatan peta, profil, dan lebih kepada softwarenya, termasuk kalau ada penataaan aset lebih kepada identifikasi pemindahannya saja akan dikemanakan.

Selain itu, tidak perlu dana yang besar dalam proses daerah persiapan. Sarana dan prasarana daerah persiapan tidak perlu dibangun infrastruktur sepenuhnya. Karena, struktur organisasinya ikut APBD induk. Jadi dinas-dinasnya mengikuti dinas yang ada, sehingga tidak diperlukan anggaran persiapan yang berlebihan, kecuali terkait monitoring dan pembinaan.

Desartada disusun dengan tujuan untuk mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Karena tujuan itu, Desartada dibangun atas dasar kerangka yang dikembangkan dengan memperhatikan tiga dimensi penataan daerah, yaitu dimensi geografis, dimensi demografis, dan dimensi sistem (sistem pertahanan dan keamanan, sosial dan politik, ekonomi, keuangan, administrasi publik, dan manajemen pemerintahan).

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait