Jakarta – Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai tuduhan Rizieq Shihab (RS) atas rekayasa kasus pengibaran bendera di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia, tidaklah berdasar dan hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia.

“Cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap RS, yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019,” kata Hendardi dalam rilis pers di Jakarta, Jumat (9/11/2018)

Menurut Hendardi, semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. Jadi masalah adanya bendera hitam di kediaman RS di Arab Saudi,  tambahnya, tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan.

Dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut RS sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN, menurutnya, tidak logis dan hanya fantasi, ilusi dan merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah (RS) korban.

“Adalah benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali RS. Namun mesti terus diingat bahwa status RS adalah pelarian atau buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya,” ujar Hendardi.

“RS memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang yang konsekwensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut,” imbuhnya.

Karena itu, upaya dan bantuan yang telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi, dinilai Hendardi sudah jauh lebih dari cukup kepada RS sebagai WNI yang ada di luar negeri yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia.