Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang lemahnya kinerja Badan Intelijen Negara (BIN), mencerminkan adanya kontestasi antara lembaga intelijen Negara. Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan kesan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merasa paling berkuasa atas segala hal dalam kehidupan bernegara.
Padahal, kata Hendardi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap lembaga negara telah diatur dengan jelas dalam Konstitusi dan Undang-Undang.
“TNI tidak boleh terus-menerus merasa lebih supreme atau kuasa atas segala hal karena Konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara, termasuk dalam soal intelijen,” kata Hendardi dalam siaran pers, Minggu (9/10), di Jakarta.
Ia juga mengatakan, mengumbar situasi dan kekuatan intelijen negara secara terbuka juga berbahaya dan tidak pantas.
“Tidak sepantasnya keluhan semacam itu disampaikan terbuka karena membahayakan pertahanan negara,” ujarnya.
Ide pembentukan BIN, sambung Hendardi, adalah memusatkan segala informasi keluar dari satu pintu dan dikelola secara lebih akuntabel dibanding intelijen di masa lalu.
“Jadi BIN adalah antitesis dari unit-unit intelijen di banyak institusi, terutama di TNI yang nyaris tidak bisa diakses, dikontrol, dan cenderung represif,” tambahnya.
Ditambahkannya, intelijen di bawah BIN adalah cara untuk memaksa kinerja intelijen bekerja dengan cara-cara non militer.
“Bagi saya, aspirasi Panglima TNI sudah off side dan menggenapi daftar keinginan buruk TNI yang sdh banyak dikemukakan di ruang publik untuk kembali mendominasi tugas keamanan termasuk kehendak untuk kembali berpolitik,” pungkas Hendardi.