Jakarta – Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai kasus penangkapan jaksa di Kejati DKI, Kejati Jabar, dan pemeriksaan jaksa Kejati Jateng, sudah cukup membuktikan kinerja Jaksa Agung, HM. Prasetyo gagal dalam mereformasi institusi Kejaksaan.
Hendardi menambahkan, Kejaksaan adalah salah satu institusi hukum yang paling lambat direformasi oleh pemerintah.
“Jangankan untuk mengawal pencegahan korupsi program pembangunan seperti yang pernah dijanjikan, membereskan praktik korupsi di institusinya saja tidak mampu,” ungkap Hendardi dalam rilis pers yang diterima indeksberita.com, Kamis (14/4/2016).
“Para pejabat kejaksaan masih konservatif, antitransparansi dan cenderung protektif pada korpsnya,” ujarnya lebih lanjut.
Selain itu, Hendardi menilai Kejaksaan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas dalam penanganan perkara, sehingga banyak perkara yang justru diperdagangkan.
Bahkan, menurutnya, Jaksa Agung juga menjadi salah satu aktor yang meneguhkan impunitas pelanggaran HAM berat karena tidak pernah menindaklanjuti berbagai temuan penyelidikan Komnas HAM.
“Presiden Jokowi tidak perlu ragu untuk mencopot HM Prasetyo dalam paket reshuffle kabinet jilid II. Sosok Jaksa Agung ini lebih gemar berpolitik dibanding menjadi pejabat profesional,” pungkas Hendardi.
- Advertisement -
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.