Hendardi : Pilpres Telah Ditunggangi Penumpang Gelap!

Fakta-fakta seputar Pemilu 2019, khususnya Pilpres, mulai dari tahap deklarasi dukungan, kampanye, hingga respons atas hasil quick count lembaga-lembaga survey dan rekapitulasi suara sementara KPU, nyata-nyata mengindikasikan bahwa Pilpres telah ditunggangi oleh penumpang gelap (free rider). Hal tersebut disampaikan oleh pendiri sekaligus Direktur Setara Institute-Hendari, melalui pernyataan pers tertulisnya kemarin, Selasa (14/5/2019).

Menurut Hendardi, mereka yang menunggangi Pemilu itu, berlatar belakang simpatisan HTI, kelompok keagamaan radikal seperti GARIS (dimana Ketua Umum-nya, Chep Hermawan, pernah mengaku sebagai Presiden ISIS Regional Indonesia). Bahkan mereka juga ada yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris seperti Jama’ah Anshorud Daulah (JAD), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Jamaah Anshorus Syari’ah (JAS).

Ia lalu menyebutkan salah satu contohnya adalah penangkapan teroris Bekasi dari jaringan JAD pekan lalu. Mereka ditangkap karena mereka merancang peledakan bom dalam aksi 22 Mei 2019, untuk menanggapi pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI.

“Ini menegaskan bahwa kelompok teroris telah menunggangi Pemilu 2019 untuk kepentingan politik mereka, dengan cara memberikan dukungan ‘tidak gratis’ kepada salah satu kontestan. Mereka juga menjadikan titik-titik rawan yang ditimbulkan oleh fragmentasi elite, untuk melakukan konsolidasi jaringan dan kekuatan,” kata Hendardi lagi.

Oleh karena itu, ia berharap agar elite politik membersihkan diri dari anasir-anasir non demokratis dan anti Pancasila yang memanfaatkan momentum politik elektoral untuk kepentingan ideologis dan politis mereka. Ia lalu mengingatkan, intensitas narasi yang mendelegitimasi proses dan hasil Pemilu 2019, melalui reproduksi hoaks, misinformasi, dan disinformasi, telah melahirkan titik-titik kerawanan yang membangkitkan sel-sel tidur jaringan teroris.

Untuk merespons situasi tersebut, menurut Hendardi, elite politik dan publik secara keseluruham hendaknya ikut memelihara kondusivitas sosial-politik, dengan menahan diri dari melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Hentikan produksi hoaks-misinformasi-disinformasi-, ujaran kebencian, dan provokasi-provokasi menjelang, pada, dan pasca pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI,” pungkasnya.