Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet, Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai variabel berpengaruh.
Penilaian itu diungkapkan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Menurut Hendardi, posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja Kementerian, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait politik hukum dan keamanan.
“Kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM, karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu, ujarnya.
Hendardi mengungatkan, dugaan keterlibatan Wiranto cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM.
Karena itu, Ia mengaku pesimis terkait penyelesaian berbagai pelanggaran HAM berat secara adil.
“Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yag adil. Janji-janji Jokowi yg terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu,” tutur Hendardi.
“Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019,” pungkasnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.