Jakarta – Ketua SETARA Institute Hendardi menilai langkah Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam kasus pembelian RS Sumber Waras, lebih bernuansa politis ketimbang sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Perhatian Wakil Ketua DPR dan Komisi III DPR pada kasus ini patut diduga bermotif politik, karena sebelumnya Basuki Tjahaya Purnama menolak hadir saat diundang Komisi III DPR,” demikian kata Hendardi lewat keterangan tertulis yang diterima indeksberita.com, Rabu (20/4/2016).
Hendardi menambahkan, membahas kasus Sumber Waras di DPR terlalu mewah. “Dalam pandangan saya, itu lebih kuat motif politiknya dibanding motif pengawasan dalam penegakan hukum.”
Menurut Hendardi, mengingat kasus ini tengah bergulir di KPK, sebaiknya DPR menahan diri untuk melakukan aksi-aksi politik yang justru hanya berpotensi memperkeruh penegakan hukum.
“Jika hendak melakukan pengawasan, DPR bisa bertanya kepada KPK,” pungkasnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.