Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mendatangi Komplek Parlemen, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (8/3/2017) untuk meminta audiensi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerjanya. Para pekerja PT Freeport Indonesia ini ditemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon, didampingi anggota Komisi VII DPR Mokhtar Tompo dan anggota Komisi VII dapil Papua Peggy Patricia Pattipi.
Perwakilan GSPF menyayangkan kebijakan pemerintah yang melakukan perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK), karena dinilai merugikan para pekerja, yang berdampak pada 16 ribu karyawan dirumahkan PT Freeport.
Para pekerja berharap, dalam kurun waktu 120 hari kedepan para pekerja PT Freeport bisa mendapat kepastian atas nasib mereka. Sehingga PT Freeport dapat kembali beroperasi sehingga mereka bisa kembali bekerja.