Kamis, 19 Mei 22

Gapoktan Jalankan Program Reforma Agraria dengan Konsep Agrowisata di Kauman Kidul Salatiga

Program Reforma Agraria dengan Konsep Agrowisata di Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dijalankan oleh Gapoktan Prima Agung Desa Kauman Kidul bersama dengan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan Pemerintah Kota Salatiga.

Konsep Agrowisata ini dilaksanakan berdasarkan lokasi hasil pemodelan dan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah (POKT)  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Jenis KT Pertanian dengan luas 152.948 m2 (tahap I) dan 148.769 m2 (tahap II) dengan jumlah 265 bidang, yang dibagi menjadi 115 bidang (tahap I) dan 150 bidang (tahap II).

Konsep awal Agrowisata ini digagas oleh Gapoktan Prima Agung Kauman Kidul yang melihat posisi petani uang makin lama semakin tertekan. Kondisi tersebut menurut mereka disebabkan oleh alih fungsi lahan. Reforma agraria dengan konsep agrowisata ini dijalankan untuk memcegah alih fungsi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidoerjo-Salatiga.

“Posisi petani yang kian hari makin tertindihkan karena lahan pertaniannya sedikit dan dikhawatirkan akan menggeser masyarakat tani, dan mempengaruhi pada kesejahteraannya. Dari kondisi itulah, kami memanfaatkan lahan yang sedikit ini jadi sumber pendapatan petani melalui agrowisata dalam pemberdayaan masyarakat petani di desa ini,” ujar Agus Thohirin, Ketua Gapotan Prima Agung pada kegiatan Kunjungan Direktur Jenderal Penataan Agraria beserta jajaran Kementerian ATR/BPN ke Desa Kauman Kidul, Selasa (8/5).

Dokumen Kementerian ATR/BPN
Dokumen Kementerian ATR/BPN

Agus menambahkan konsep agrowisata akan bersifat pertanian yang ramah lingkungan dengan tujuan mengedukasikan proses cocok tanam petani kepada masyarakat. Agrowisata ini nantinya akan menampilkan pengelolaan lahan, pengelolaan pupuk kandang, dan pengelolaan padi, selain itu ada juga wisata alam berupa peninggalan Belanda yang masih kokoh dan terawat, seperti Bendungan Aji Getas yang didirikan tahun 1921.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Penataan Agraria, M. Ikhsan menjelaskan, negara mempunyai tanggung jawab untuk membangun sektor pertanian menuju kedaulatan pangan, melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ditengah besarnya tanggung jawab tersebut, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat besar terutama pada tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibat pertambahan penduduk.

Ikhsan menambahkan, alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya.

Setelah sertipikat tanah diserahkan kepada masyarakat, kata Ikhsan, akan ada tindaklanjut berupa pendampingan yang dapat memberikan akses nilai tanbahan berupa produktifitas lahan.

Diskusi antara Gapoktan Prima Agung, Kementerian ATR/BPN dan Pemkot Salatiga (Dokumen Kementerian ATR/BPN)
Diskusi antara Gapoktan Prima Agung, Kementerian ATR/BPN dan Pemkot Salatiga (Dokumen Kementerian ATR/BPN)

“Sertipikat harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat mengenai haknya. Desa Kauman Kidul salah satu central penanaman padi, yang hasilnya dieskpor ke daerah lain seperti Bali dan Lombok. Di sini potensi lingkungannya juga bagus, saya harapkan untuk beberapa fasilitas umum yang sudah di bangun untuk tetap dijaga dengan baik begitu juga sertipikatnya jika nanti sudah dibagikan,” ujarnya.

Yuliyanto, Walikota Salatiga mengungkapkan, konsolidasi tanah dengan konsep Agrowisata, menjadi lebih berfungi dengan baik dan menarik, jika ada fasilitas umum. Dibantu oleh penggerak masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Kauman Kidul, masyarakat  telah merelakan sebidang tanahnya untuk pembangunan fasilitas umum yang akan dikembangkan aksesnya bagi masyarakat yang lain.

Sementara Mangapul, Kepala Kantor BPN Kota Salatiga menegaskan bahwa konsolidasi tanah ini akan fokus pada penataan ruang pertanian di desa tanpa mengubah fungsinya. “Jadi tidak diizinkan alih fungsi lahan,” ujar Mangapul.

Ia menambahkan pihak ATR/BPN telah selesai mensertipikatkan tanah di Kelurahan Kauman Kidul untuk tahap I dan ditargetkan tahap II akan selesai pada bulan Juli. Kementerian ATR/BPN beserta Pemerintah Kota juga akan terus memberikan pendampingan perihal pembangunan akses fasilitas umum di Desa Kauman Kidul.

Berita Terbaru
Berita Terkait