Selasa, 6 Desember 22

Ganti Rugi Proyek BBIK, Kuasa Hukum: Tanaman Diganti Rugi, Kenapa Udang Tidak?

Yogyakarta – Hingga saat ini PN Wates telah mendata 70 gugatan penggantian rugi lahan untuk proyek Bandara Baru Internasional Kulonprogo (BBIK). Dari sebagian gugatan itu, tidak sedikit gugatan berupa aset yang berada di atas tanah pinjaman Pakualaman itu. Afifuddin sebagai kuasa hukum pun saat ini sedang menangani 30 kasus yang telah terdata.

Sebagian kasus yang ditangani Afif adalah kasus penggantian rugi dari aset tambak udang di lahan Pakualaman. Afif mengatakan bahwa gugatan itu muncul karena alokasi dana ganti rugi PT. Angkasa Pura I atas tanah Pakualaman hanya diperuntukkan pada lahan-lahan produktif pertanian, sedangkan pemanfaatan lainnya akan di nol rupiahkan.

Ia menambahkan bahwa untuk setiap lahan pertanian, akan diganti kerugian dengan cara dihitung setiap pohon yang ditanam diatasnya, berserta pupuk hingga benih-benihnya. Namun tidak untuk tambak, padahal biaya yang digunakan dalam membangun areal tambak terbilang lebih mahal dari pertanian.

Afif beranggapan bahwa warga penggarapan tambak udang diatas lahan Pakualaman merupakan pihak yang berhak karena berlandaskan UU No. 2 Tahun 2012. Dengan garis besar bahwa penilaian ganti kerugian ditujukan pada: (1) tanah, (2) ruang atas tanah dan bawah tanah; (3) bangunan, (4) tanaman, (5) benda berkaitan dengan tanah dan (6) kerugian lain yang tidak dapat dinilai.

β€œKita disini juga masih bertanya-tanya sampai saat ini. Kenapa tanaman dinilai dan udang tidak dinilai. Jelas-jelas sudah tertuang dalam UU. Kalo tambak dan udang-udangnya gak diganti rugi sebenarnya itu acuannya apa?” pungkas Afif saat ditemui Indeks Berita di kantornya Jl. Sisingamangaraja No. 86 (13/8).

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait