Gandeng Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Ketua Front Pembela Indonesia Sugeng Teguh Santoso gelar dikusi ‘Ngaliwet dan Ngawangkong Bareng Warga’ di Pangumbahan, RW 04, Cikaret, Kota Bogor, Sabtu (8/4/2017). Kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman hak warga ini juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial hingga Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Bogor.
“Tugas FPI ( Front Pembela Indonesia red) hanya memfasilitasi untuk mendorong kebutuhan warga agar mengetahui haknya seperti pendidikan, kesehatan, sosial hingga dampingan hukum untuk dijawab Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor,” kata pria yang akrab disapa STS saat diwawancarai para awak media.
Sementara menurut Usmar, kegiatan tersebut digelar demi memfasilitasi kebutuhan hak dasar masyarakat.
“Kegiatan dengan duduk bersama dan mendiskusikan apa saja kebutuhannya ini sangat bagus. Ini sangat membantu pemerintah agar terus fokus dibidangnya masing-masing. Saya berharap, keluhan-keluhan masyarakat bisa dapat ditanggulangi secepatnya oleh aparatur wilayah yang kini membidanginya,” tandas Usmar didepan puluhan warga Kecamatan Bogor Selatan yang hadir.
Selama acara berlangsung, banyak warga yang menyampaikan keluhannya kepada Wakil Walikota Bogor. Beberapa uneg-uneg yang disampaikan warga diantaranya keterlambatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kerapnya ditemui jawaban penuhnya kamar klas 3 di sejumlah rumah sakit hingga masalah akses kesehatan melalui BPJS.
Usmar Hariman pun menjawab pertanyaan warga yang ditujukan pada dirinya. Terkait RTLH, Usmar mengatakan tahun ini besaran nilai yang diterima masyarakat penerima manfaat terdapat kenaikan.
“Jika sebelumnya, RTLH senilai Rp6 juta. Untuk saat ini ada kenaikan dari Rp6 juga hingga Rp12.4 juta. Yang melakukan verifikasi adalah Bagian Kemas Pemkot Bogor dan kantor kelurahan. Terkiat layanan kesehatan, RSUD akan direvitalisasi. Tahun 2018 nanti, ketersediaan kamar kelas 3 akan ditambah menjadi 240, begitu juga fasilitas ICU ada penambahan,” kata Usmar yang dikabarkan akan kembali maju menjadi calon walikota pada Pilkada 2018 mendatang.
Usmar juga mengakui adanya tunggakan BPJS yang membengkak lantaran makin banyaknya jumlah penerima BPJS yang berpindah status dari jalur mandiri menjadi tanggungan pemerintah daerah (pemda). Hal ini pula yang akhirnya membuat pembiayaan yang ditanggung APBD jadi ikut meningkat.
“Di Kota Bogor ada migrasi 43 ribu jiwa lebih, dari mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD. Makanya, tunggakan itu mencapai Rp 43 miliar,”tuntasnya.