Minggu, 25 September 22

Galeri Temon di Lahan Pembangunan Bandara Baru Internasional Kulonprogo

 

Kulonprogo – Sebagian besar wilayah Temon Kulonprogo adalah zona pembangunan bandara internasional yang nantinya akan menggantikan peran bandara Adisucipto yang berada di Kota Yogyakarta. Sebesar 645,63 hektar dengan investasi diatas 6 triliun rupiah dipersiapkan untuk membangun bandara baru ini. Redaksi Indeks Berita menyebutnya sebagai proyek Bandara Baru Internasional Kulonprogo (BBIK).

Jalur keberangkatan dan landasan yang sempit disertai dengan kapasitas parkir pesawat yang tidak memadai mengharuskan pilot berputar berulang kali untuk mendarat di Bandara Adisucipto. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa BBIK dicetuskan. Beberapa briokrat dan organisasi lainnya, terutama penunjang kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjawab bahwa alasan utama didirikan BBIK adalah untuk mempercepat arus masuk wisatawan dalam maupun luar negeri. Terlebih perputaran ekonomi di musim rendah, yaitu hari-hari biasa. Tidak sering pula mereka melampirkan data BPS akan tingkat hunian kamar hotel yang menurun dan Pendapatan Asli Daerah Kulonprogo yang paling kecil, dibandingkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul.

Menyikapi pembangunan BBIK, kelompok masyarakat pun terbagi menjadi dua golongan. Mereka yang menolak dengan mengidentitaskan diri mereka sebagai kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) dan mereka yang menyetujui. Mau bagaimanapun, Izin Penggunaan Lahan (IPL) sudah ditanda tangani oleh Gubernur sejak 31 Maret 2015, tertuang pada Nomor 68/KEP/2015.

Meski begitu, WTT tidak tinggal diam. Berbagai macam cara terus dilakukan. Baik melalui aksi demonstrasi hingga jalur hukum, dari penolakan IPL hingga peninjauan kembali. Hingga pada 22 April 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara DIY pun menolak PK atas membatalkan Surat Keputusan Gubernur DIY tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Meski menghadapi kebuntuan, WTT tidak patah arang. Kreatifitas pun digunakan. WTT menjadikan Jl. Pantai Glagah sebagai galeri terbuka untuk mengaspirasikan uneg-uneg mereka dalam bentuk orasi tertulis. Kalimat penolakan IPL dan proyek BBIK pun dituangkan diatas selambar kain, kertas, papan kayu tanpa bingkai hingga dicetak tebal pada spanduk dan disusun rapih dipinggir jalan. Bahkan pelataran rumah wargapun tak luput. Tidak hanya bertuliskan menolak, beberapa karya terkesan jenaka yang ditulis dalam bahasa Jawa, “Si mbah ora gelem dipindah”.

Lalu bagaimana dengan masyarakat yang menyetujui? Meski telah digolongkan sebagai golongan yang pro pembangunan, beberapa diantara mereka pun tidak luput dari kesialan. Contohnya para penambak udang diatas tanah Pakualaman padukuhan Sindutan Temon. Hingga kini mereka masih resah menunggu hari penggantian rugi proyek BBIK yang telah ditetapkan pada 14 September 2016. Bagaimana tidak, lahan tambak mata pencaharian mereka dinilai nol rupiah oleh tim Appraisal BBIK. Padahal berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, lahan tambak garapan mereka masuk dalam daftar nominatif penggantian rugi. Yaitu segala bentuk usaha diatas maupun dibawa lahan proyek BBIK akan diberikan ganti kerugian, meskipun lahan usaha tersebut hanya sebagai hak pakai.

Kalo dihitung-hitung, setiap lahan dengan luas 1000-1500m2 dapat berkisar 70 juta sedangkan pada lahan tambak dengan luas 1500-2000m2 berkisar 85 juta rupiah dengan segala peralatan penunjangnya. Untuk setiap kolam tambak memiliki empat sampai dengan enam kincir air menyesuaikan dengan luas kolamnya. Harga untuk setiap kincir tersebut dapat berkisar 10 sampai dengan 15 juta rupiah dan harga pun masih menyesuaikan dengan merek diesl apa yang digunakan. Belum lagi dalam membiayai modal penggalian sampai dengan pembelian peralatan penunjang kolam tambak, para penambak meminjam dana dari BMT. Berkisar 40 persen dari jumlah penambak di Sindutan pun masih memiliki hutang.

Berbicara mata pencaharian, baik kafe, hotel dan warung saja diberikan ganti rugi. Bahkan kandang ayam dihargai 500 jutaan. Beberapa dari penambak pun masih bingung, akan bagaimana nanti jadinya bila benar mata pencaharian mereka di nol rupiahkan. Kini penambak Sindutan cuma bisa gigit jari menunggu gugatan hukum mereka dijabah.

Pembangunan selalu punya makna dan dampak berbeda bagi masyarakat. Bahkan seringkali kalangan masyarakat tertentu terpaksa harus ‘rela’ jadi tumbalnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait