BOGOR – Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengaku merasa prihatin dengan kesejahteraan guru di sejumlah pondok pesantren dan madrasah di sejumlah tempat tersebar di Cianjur. Sebab, ia banyak mendapat keluhan, penghasilan yang diperoleh jauh dari sebutan layak.
“Saya akan berupaya mendesak pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan guru di pondok pesantren ataupun madrasah,” tukasnya kepada indeksberita.com di kediamannya, Perumahan Yasmin, Kota Bogor, Minggu (27/11/2016).
Meski belum memuaskan, politisi PDI Perjuangan ini minta agar tidak patah semangat. Saat bertemu sejumlah santri Pesantren Al-Uzlah Ciherang, Cianjur, kemarin, Diah mengatakan, para santri diharapkan dapat terus berkontribusi dalam penguatan NKRI dan impelemtasi Pancasila dalam kehidupan sehari hari.
“Para tenaga pengajar di madrasah dan pondok pesantren, masih hidup dalam keterbatasan. Pasalnya mereka mendapatkan penghasilan seadanya, sebab mayoritas madrasah tergantung pada pembayaran yang seikhlasnya dari orangtua murid. Padahal, mereka memberikan kontribusi yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Sudah sepantasnya kesejahteraan mereka turut diperhatikan,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Diah juga menceritakan, saat lakukan sosialisasi 4 pilar di Cianjur, peserta menyampaikan bahwa para guru di lingkungan sekolah formal mulai dari MI, Mts, sampai MA pun kerap kali mengalami keterlambatan untuk tunjangan dari pemerintah. Bahkan, mereka harus mengutang atau meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan.
“Ada yang sampai tiga atau enam bulan baru mendapatkan tunjangan, ini yang patut diperhatikan serius. Saya akan usulkan, pemerintah menetapkan standariasi upah bagi guru di ponpes dan madrasah, supaya penghasilannya jelas,” kata dia.
Diah juga mendorong pendidikan kebangsaan diajarkan di lingkungan ponpes atau pun madrasah. Hal itu dilakukan untuk menguatkan kontribusi dan pemahaman para santri dalam menjaga kedaulatan serta kesatuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
“Berbagai kekuatan bangsa turut berjuang dalam merebut kemerdekaan salah satunya adalah kaum santri. Yang kemudian terus memberikan kontribusi dalam mengisi kemerdekaan. Tentunya selain dari pendidikan agama, ilmu tentang kebangsaan yang berdasar pada pancasila harus diberikan, dan sebaiknya itu jadi kurikulum yang masuk di lingkungan ponpes atau madrasah,” tuntasnya. (eko)