Senin, 27 Juni 22

Fraksi NasDem Menolak Usulan Revisi UU MD3

Meski sebagian besar fraksi di DPR RI telah menyepakati Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) direvisi, namun fraksi Nasional Demokrat (NasDem) tetap tegas menolak revisi dari UU yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018 tersebut. Ketua Poksi Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai NasDem, Luthfi Mutty menuturkan bahwa tidak ada urgensi melakukan Revisi UU MD3, kalau hanya sekedar menambah pimpinan DPR.

Sebagaimana diketahui, revisi UU MD3 bertujuan memberikan jatah satu kursi pimpinan kepada PDI Perjuangan. Lufhfi menegaskan, kalaupun perubahan harus ada, haruslah yang komprehensif untuk perbaikan.

“Seharusnya bukan hanya soal penambahan kursi pimpinan dewan. Seharusnya revisi dapat dilakukan secara menyeluruh,” kata Luhtfi melalui pesan tertulisnya, Jumat (29/12/2017).

Luhtfi bahkan mengungkapkan jika UU MD3 adalah hal terburuk yang dimiliki DPR saat ini. Menurutnya, hal tersebut karena mekanisme pemilihan pimpinan dewan yang tidak berdasarkan partai pemenang pemilu.

Agar pembahasannya obyektif, lanjut mantan Bupati Luwu Utara tersebut, maka perubahan UU MD3 akan berlaku untuk DPR periode berikut. Bukan untuk DPR periode saat ini.

“Ini mengacu pada praktek yang berlaku di negara-negara demokrasi di dunia, yakni UU yang mengatur tentang lembaga legislatif, diberlakukan untuk keanggotaan legislatif periode berikut. Bukan periode legislatif yg membuat aturan itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi bersama pihak pemerintah segera merampungkan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Salah satu poin yang akan direvisi ialah penambahan kursi pimpinan DPR.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait