Senin, 27 Juni 22

Fornas Bhineka Tunggal Ika : Politik Uang dan Isu SARA dalam Pilkada, Cara Politik Kotor

Money Politik atau politik uang dan isu SARA dalam Pilkada adalah cara-cara-cara politik kotor. Kedua hal tersebut bukan hanya menodai prinsip-prinsip berdemokrasi, tetapi juga dapat menggagalkan tujuan pilkada itu sendiri, untuk mendapatkan pemimpin yang dapat mensejahterakan dan memberikan kedamaian pada masyarakat.

Hal tersebut dinyatakan oleh Taufan Hunneman, Sekjen Aliansi Bhineka Tunggal Ika, pada hari Jumat (19/1/2018), di Jakarta. Menurutnya, politik uang dalam pilkada, memberikan andil yang cukup besar terhadap banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dan dengan pemimpin korup seperti itu, menurut Taufan, kesejhteraan rakyat sulit dicapai.

“Politik uang dari tingkat parpol, yang biasa disebut mahar sampai di tingkat masyarakat, itu cara yang kotor. Koruptif. Pemimpin yang dihasilkannya juga akan korup. Sulit membayangkan kesejahteraan rakyat bisa dicapai dengan pemimpin yang lahir dari cara-cara yang koruptif,” kata Taufan dengan nada yang tegas.

Berkaitan dengan isu SARA di pilkada, menurutnya itu hal yang lebih kotor lagi. Ia mengingatkan, isu SARA akan menjadi bom waktu bagi perpecahan bangsa. Untuk itu, ia meminta agar para kontestan dan tim suksesnya, untuk tidak menggunakan isu SARA.

Adanya praktek-praktek kotor seperti politik uang dan isu SARA dalam pilkada langsung, bukan berarti pilkada langsungnya atau mekanisme demokrasinya yang harus ditiadakan. Ketua Umum Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim menyatakan, bahwa justru rangkaian kegiatan prosedural dan substantif dalam pilkada serentak di 176 daerah pada tahun ini, harus dapat berjalan, dengan tertib, lancar dan bijak.

“Pilkada seyogianya harus dijadikan sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat, menjadi sarana pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Pilkada juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan,” kata Syaiful

Syaiful menjelaskan, Pilkada dengan mekanisme pemilihan langsungnya, juga merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. Dan ini merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945, seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis serta telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Karena itu, Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika pun mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait Pilkada serentak 2018,” ujarnya

Adapun pernyataan sikap Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika adalah:

Pertama, semua pihak baik dari daerah sampai pusat, bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pilkada 2018.

Kedua, semua warga selayaknya saling menghargai perbedaan pendapat dan tidak menimbulkan konflik sesama anak bangsa agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar.

Ketiga, kepada penyelenggara pesta demokrasi agar sosialisasi kepada warga ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat.

Keempat, memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip-prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.

Kelima, tidak melakukan cara-cara politik kotor,  baik money politik ataupun menggunakan isu-isu SARA untuk tujuan politik yang berpotensi merusak kerukunan, keutuhan NKRI.

Sedangkan yang keenam, pihaknya mengajak seluruh elemen Fornas Bhinneka Tunggal Ika baik di tingkat DPD maupun DPC agar tidak masuk dalam ranah politik praktis sesuai dengan perjuangan organisasi melainkan Fornas bisa ikut menjaga pilkada dengan memantau, memonitor serta bertindak agar pemyelenggaraan pilkada maupun para calon menjadikan pilkada sebagai kompetisi gagasan, konsep, dan success story. Dengan demikian maka diharapkan ada partisipasi aktif dari seluruh elemen fornas di mana pun berada.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait