Jumat, 1 Juli 22

Faisal Basri: Kebijakan Aneh Menghubungkan Kartu Kredit Dengan Otoritas Pajak

Para eksekutif dan pelaku bisnis merasa keberatan dengan kebijakan menteri keuangan yang akan mengaitkan data pemakai/ pemakaian kartu kredit ke otoritas pajak. Mereka melihat kebijakan ini akan menyusahkan diri mereka dan belum tentu hasilnya seefektif seperti yang diinginkan pemerintah. Seperti yang dikatakan Rony, seorang eksekutif marketing di perusahaan properti

“Kita pakai kartu kredit kan bukan hanya untuk hal pribadi, juga untuk entertain kebutuhan kantor. Karena data ini dikaitakan dengan otoritas pajak, nanti orang pajak akan tanya-tanya. Dan kita harus mencatat tiap pengeluaran untuk memisahkan mana pengeluaran pribadi mana yang kantor, agar bisa menjelaskannya. Repot deh…”

Hal senada diungkapkan oleh Iwan pengusaha jasa periklanan. Saat ini lebih banyak menggunakan transaksi tunai untuk menghindari resiko keribetan dengan petugas pajak.

Seperti kita ketahui kewajiban ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No 39 tahun 2016 tentang diwajibkannya pihak perbankan memberikan data transaksi kartu kredit nasabahnya kepada pihak Direktorat Jendral Pajak. Ada pun maksud dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk mengejar target pendapatan pajak tahun ini sebesar Rp. 1360 triliun. Terutama wajib pajak individu yang pendapatannya baru mencapai Rp.9 triliun.

Pengamat ekonomi Faisal Basri saat ditanyakan pendapatnya mengenai kebijakan tersebut, menyatakan wajar bahwa masyarakat menolak dibebani dengan berbagai peraturan yang menyulitkan, justru disaat ekonomi sedang sulit.

“Saat masyarakat mengeluh dengan kebijakan itu bukan berarti ada yang disembunyikan. Saat ekonomi sulit, jangan kita dikenakan berbagai aturan. Dan saat ini kebijakan pemerintah banyak yang aneh” demikian pernyataan Faisal Basri kepada indeksberita.com.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait