Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra yang juga merupakan Ketua Tim Pengawasan (Timwas) DPR untuk Pembangunan Perbatasan, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa Timwas DPR telah berkomitmen dan mendorong pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di beberapa titik perbatasan termasuk DOB Kabudaya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Hal itu, kata Fahri, sebagai salah satu cara untuk mendekatkan administrasi kependudukan dan pelayanan publik.
“Kita ingin negara dirasakan hadir di tengah-tengah rakyat di perbatasan. Sebagai contoh timwas DPR RI percepatan pembagunan perbatasan melakukan kunjungan diperbatasan Kalimantan Utara tepatnya di wilayah Kabudaya Kabupaten Nunukan persoalan perbatasan di sana sangat kompleks sekali selain jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan, persoalan sengketa batas negara harus menjadi perhatian serius. Bayangkan jika 21 desa di sana ambil sikap (antara Indonesia atau Malaysia),” kata Fahri dalam sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Karena kompleksitas persoalan itu, lanjut Fahri, pembentukan DOB merupakan salah satu opsi tepat untuk memperkuat dan mengikat identitas wilayah dan bangsa agar jelas dan tetap bagian dari NKRI.
“Selain itu, harapan kita, perbatasan bisa menjadi halaman rumah kita yang menampilkan wajah Indonesia yang disegani negara tetangga. Sikap itu muncul karena mereka melihat kemakmuran dan kesejahteraan yang nampak dari rakyat di perbatasan sebelahnya terutama perbatasan RI-Sabah Malaysia karena disana sebelahnya lebih maju ketimbang kita. Timwas DPR RI untuk Pembangunan Perbatasan siap memberikan data dan temuan lapangan,” urainya.
Fahri menambahkan, DPR telah membuat one paper dicipline mengenai identifikasi masalah yang terjadi di perbatasan dan telah melakukan berbagai hal terkait tugasnya untuk mengidentifikasi masalah perbatasan termasuk kunjungan lapangan.
“DPR telah mengidentifikasi bahwa selain masalah sosial dan ekonomi, persoalan perbatasan yang memiliki dimensi yang sangat luas adalah isu keamanan, belum clear-nya batas negara yang jika dibiarkan, akan mengganggu hubungan antar negara bahkan kita akan malu lagi untuk kesekian kalinya,” tambah Fahri.
Lebih lanjut dikatakan Fahri, DPR menegaskan pentingnya komitmen nasional dari seluruh pihak, untuk lebih serius memperhatikan daerah pinggiran dan perbatasan. Regulasi dan kelembagaan yang menguatkan kinerja pemerintah dalam pembangunan perbatasan harus menjadi prioritas kita semua
Rakor bertajuk “”Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara RI Untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017”, itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Dalam sambutannya JK menjelaskan Indonesia berbatasan langsung dengan tujuh negara, tiga di antaranya berbatasan dengan jalur darat.
Perbatasan, kata JK, harus memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan keamanan sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pembangunan di perbatasan.
“Bukan hanya gerbangnya saja yang diberesi. Tetapi juga, seluruh aspek sosial kehidupan di masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Asean Community,” ujarnya.
Selain JK, nampak hadir dalam rapat tersebut sejumlah stakeholder terkait pengelolaan perbatasan antara lain Menteri Dalam Negeri/Ketua BNPP Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kominfo Rudiantara, serta sejumlah Gubernur Provinsi yang berbatasan dengan negara lain.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.