Sabtu, 2 Juli 22

Evaluasi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa: Pelaksanaannya Tak Bernyawa

Sekitar150-an peserta yang berasal dari perwakilan desa-desa dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) di berbagai provinsi dan kabupaten, mengadakan refleksi dan evaluasi 3 tahun pelaksanaan UU Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Refleksi dan evaluasi pelaksanaan UU Desa dilaksanakan pada tanggal 24-25 Januari 2018, di Wisma PKBI, Jl. Hang Jebat III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sedangkan CSO yang terlibat di acara refleksi dan evaluasi 3 tahun UU Desa adalah Institute for Ecosoc Rights (Ecosoc Institute), Lakpesdam-PBNU, Partnership for Governance Reform, WALHI Nasional, TuK Indonesia, School of Democratic Economics (SDE), KAPAL Perempuan, Sajogyo Institute, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Desantara, Bina Desa.

Tri Chandra Aprianto dari Sajogyo Institut yang ikut dan terlibat dalam pertemuan tersebut menjelaskan kepada indeksberita.com, tujuan utama refleksi dan evaluasi ini adalah untuk mengenali kesenjangan antara mandat UU Desa dan pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi bagi pemerintah terkait pelaksanaan UU Desa. Chandra melanjutkan, Forum itu juga upaya untuk menemukan dan memperkuat pendekatan alternatif, serta gerakan sosial untuk mengawal pelaksanaan UU Desa.

“Forum refleksi dan evaluasi 3 tahun UU Desa, melihat bahwa pemerintah masih memandang dan memposisikan Desa serta memperlakukan Desa sebagai subsistem dari kota. Sehingga desa dijadikan ajang ekspansi modal di berbagai bidang kehidupan, khususnya yang terkait dengan sumber-sumber agraria seperti pertanian skala luas, air, perikanan, perkebunan, maupun kehutanan. Dampaknya kerusakan lingkungan hidup pedesan semakin cepat dan luas,” urai Chandra.

Menurut Chandra, Undang Undang Desa seperti tidak memiliki kekuatan ketika posisi desa dianggap sekadar menjadi “ruang hidup sementara”, yang sewaktu-waktu bisa digusur atau dihilangkan bila negara dan korporasi membutuhkannya untuk dieksploitasi. Itu terjadi karena kewenangan yang diberikan desa jauh lebih kecil dari kekuasaan/kekuatan oligarkhi ekonomi-politik di luar desa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Korporasi). Dampaknya, terjadi percepatan dan pembesaran kerusakan yang terus menerus.

“Desa-desa sudah penuh dengan ijin pertambangan, perkebunan sawit. Akibatnya, seperti Kalimantan yang sebelumnya didominasi sistem kehidupan hutan tropis, dinyatakan bangkrut secara ekologis. Hal semacam ini juga terjadi di pulau-pulau di Indonesia,” jelasnya lagi.

Forum refleksi dan evaluasi memandang UU Desa sendiri juga memuat kelemahan substansial yang selama ini tak banyak dibicarakan orang. Tidak memadainya ketentuan UU Desa dalam memberikan perlindungan bagi warga kebanyakan terhadap perilaku buruk para elit desa, dan pengaturan desa yang didasarkan pada asumsi tentang desa yang condong bersifat mitos dan jauh dari realitas.

“Faktanya, desa-desa di Indonesia sarat konflik akibat dari problem ketimpangan sosial, ekonomi dan politik, yang dikuasai para elit. Desa-desa menghadapi gempuran terkait eksploitasi sumberdaya alam. Ini yang membuat posisi desa dan masyarakatnya akan semakin kritis,” tegas Tjandra.

Masih menurutnya, hadirnya UU Desa sebenarnya telah memunculkan harapan akan adanya perubahan di desa. Ada peluang-peluang positif dalam UU Desa, namun peluang-peluang tersebut sangat sulit diwujudkan karena ketidakberdayaan UU Desa di hadapan kekuatan/kekuasaan oligarkhi. Keadaan ini diperburuk oleh pelaksanaannya yang nyaris tanpa nyawa. Ini ditunjukkan oleh kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang condong memperlemah demokrasi dan partisipasi masyarakat desa.

“Berdasarkan hasil refleksi dan Evaluasi 3 tahun Undang Undang Desa, telah disusun 11 rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintah,” tandas Tjandra.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait