Jumat, 2 Desember 22

Eva Sundari: Lemahnya Etika dan Kesantunan Politik Salah Satu Penyebab Korupsi

Lemahnya etika dari para politisi, yang membuat kepala daerah ingkar terhadap partai pengusung dan rakyat yang menjadi konstituennya. Sikap ingkar ini berbahaya karena bisa mengantar pada perilaku pelanggaran hukum, dalam hal ini tindakan korupsi. Pernyataan itu disampaikan oleh Eva Sundari dalam penutupan sekolah partai, yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan. Pernyataan itu menjelaskan apa yag disampaikan oleh Megawati sebelumnya di pembukaan acara tersebut, bahwa ada beberapa kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, setelah menang pindah ke partai lain. Dan prilaku kepala daerah tersebut selain merugikan PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya, juga merugikan rakyat.

“Partai telah menyiapkan visi/misi dan program kesejahteraan rakyat kepada kandidat kepala daerah. Partai juga telah menggerakan seluruh sumberdaya untuk memenangkannya. Dan ketika kemudian kepala daerah tersebut ingkar terhadap partai pengusungnya, maka jelas dia ingkar terhadap visi/misi dan program kesejahteraan rakyat, yang telah disepkati. Itu merugikan rakyat” demikian pernyataan Eva saat di hubungi oleh indeksberita.com.
Saat itanyakan hubungan antara prilaku ingkar janji dengan budaya korupsi yang akut di kalangan politisi, Eva menjelaskan dengan tegas:

“Tindakan korupsi yang masih akut di negeri ini, karena adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu akarnya adalah karena lemahnya etika dan kesantunan di dunia politik kita”

Penjelasan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk membangun pemerintahan yang bersih (zero tolerance) terhadap korupsi dan KKN. yang ada dalam Panca Prasetya kepada Rakyat.
Panca Prasetya harus ditandatangani calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Panca Prasetya juga mencantumkan butir janji untuk membangun politik Berkeadaban dengan memenangkan pilkada secara bersih pula. Komarudin Watumbun, Kepala Sekolah PDIP menegaskan, bahwa janji itu memiliki nilai sanksi

“Ingat, janji itu diakhiri ancaman sangsi bahwa DPP akan mencabut dukungan terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya”.

Panca Prasetya merupakan kontrak politik calon kepala daerah yang diusung PDIP di pilkada serentak 2017 yang bentuknya janji setia ke rakyat dan PDIP sebagai pengusung.

“Kesetiaan dan Memenuhi Janji kepada Rakyat dan partai pengusung merupakan salah satu indikator integritas pemimpin. Semoga Sekolah Partai bisa mencetak para pemimpin yang berintegritas sehingga menjadi solusi untuk membangun bangsa ini”, ujar Komarudin Watumbun.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait