Kamis (20/10) besok, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Visi dan misi Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 lalu yang berjanji akan meneguhkan kembali ideologi Pancasila dan Trisakti sebagai jalan bangsa untuk mencapai Kemandirian, Kedaulatan dan bangsa yang Berkepribadian, masih belum maksimal.

Demikian disampaikan  Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Vivin Sri Wahyuni dalam siaran pers yang diterima indeksberita.com, Rabu (19/10)

“Pembangunan ekonomi seharusnya didasarkan pada rasa kemanusiaan, kebangsaan, dan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang utama kedaulatan dalam mengelola perekonomian negara,” ujarnya.

Faktanya, kata Vivin, dalam konflik agraria yang marak terjadi belakangan ini rakyat berhadapan dengan para cukong, militer, aparat keamanan, maupun birokrasi korup.

Selain itu, Ia juga menilai pemerintahan Jokowi-JK masih sangat bergantung pada kekuatan modal swasta, terutama modal asing. Hal itu  jika terus dilakukan, menurutnya, akan membunuh industri dalam negeri karena semakin massifnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendasarkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan barang-barang impor.

“Pemerintah semakin tunduk dan patuh terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional, tak berdaya terhadap modal swasta, terutama asing. Hal itu terbukti dalam menghadapi PT. Freeport Indonesia yang nyata-nyata tidak patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Minerba,” ungkapnya.

Vivin menambahkan, kelonggaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut membuktikan bahwa Pemerintah masih belum bisa lepas dari cengkeraman pemodal asing.

Pemerintahan saat ini dinilainya belum berdaulat dan mandiri dalam mengelola perekonomiannya sendiri. Padahal banyak kalangan menganggap bahwa Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah untuk mendorong perekonomian.

“Bagi kami, momentum melemahnya harga komoditas dan tidak menentunya ekonomi dunia saat ini merupakan momentum tepat bagi Indonesia untuk melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan ekonominya. Perekonomian Indonesia harus segera dikembalikan dengan menggunakan pendekatan penguatan industri nasional. Industrialisasi yang berpedoman kepada pasal 33 UUD 1945,” urainya.