BOGOR –Eman Sulaeman Kepala Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah menyatakan kesiapannya untuk berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2018 mendatang. Kades sekaligus bakal calon bupati Kabupaten Bogor ini bahkan menyatakan kesiapannya untuk beradu pengaruh dengan para politisi di Kabupaten Bogor.
Eman Sulaeman memang tak menyelami dunia politik layaknya kebanyakan politisi yang kini duduk sebagai anggota dewan atau pucuk pimpinan partai politik. Tetapi Eman optimis jika nasib baik berpihak, ia mampu bertarung dalam kontestasi elektoral nanti.
Kendati ia tahu banyak syarat yang harus dipenuhi berlaga di panggung politik, Eman meyakini ada campur tangan Tuhan dibalik ikhtiarnya. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kades dua periode ini memilih berkontestasi berhadapan dengan sejumlah politisi Kabupaten Bogor di pilkada mendatang.
“Kabupaten Bogor perlu perbaikan. Itu yang membuat saya memutuskan maju sebagai bakal calon bupati. Saya sendiri, hanya orang biasa yang berangkat dari desa dan lahir dari keluarga biasa,” kata Eman kepada indeskberita.com, Kamis (24/8/2017).
Kabupaten Bogor, sebutnya, memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat, tapi masih banyak rakyat belum bisa memanfaatkannya. Hal tersebut yang menjadi motivasi utamanya untuk menjadi calon Bupati Bogor.
“Namun, saat ini membuat miris. Masyarakat banyak yang belum merasakan manfaatnya, seperti layanan kesehatan yang berpihak pada warga miskin, pendidikan dengan angka putus sekolah masih tinggi dan fasilitas pendukung yang masih minim hingga banyak masalah sosial lagi lainnya. Jadi, alasan itu yang melatarbelakangi saya,” sambung kades muda yang saat ini berusia 38 tahun.
Dengan APBD Rp6.4 triliun, lanjut Eman, sebetulnya capaian tersebut bagi Kabupaten Bogor tidak sulit.
“Mestinya Kabupaten Bogor yang sangat luas dan punya banyak potensi sumber daya alam bisa capai Rp10 triliun (Pendapat Asli Daerah) karena potensi daerah mendukung dimulai dari pariwisata, hingga tambang. Masalah utama yang dihadapi Kabupaten Bogor saat ini adalah tingginya pengangguran. Untuk mengatasinya, perlu diperbanyak membuka lapangan kerja atau membangun usaha mandiri. Tapi, hal itu harus dimulai dari pendidikan terlebih dahulu yang mendukung,” tuturnya.
Dia juga meneyoroti layanan kesehatan masyarakat yang belum optimal. Menurutnya, dari hasil safari mengunjungi masyarakat di sejumlah tempat, banyak warga mengadukan kartu yang dimilikinya tidak aktif.
“Saat warga sakit, layanan BPJS tersebut tidak bisa dikonsumsi karena penomoran resgitrasinya yang tidak aktif. Saya menyayangkan hal ini. Karena, malah membebani warga tidak mampu, khususnya. Sementara, peredaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih sedikit. Di lingkungan Desa Banjarwangi warga gakin yang mendapat juga hanya puluhan. Jadi, layanan kesehatan kedepan harus diperbaiki kedepan dengan tidak ada penolakan pasien dan kewajiban tenaga medis menangani terlebih dahulu tanpa harus mempersoalkan adminisitrasi pembayaran saat awal menangani pasien,” tuntasnya. (eko)