BANTUL – Apakah anda ingat dengan sosok bernama Elanto Wijoyono? Apabila tidak,
setidaknya anda ingat dengan sosok yang pada Agustus tahun lalu sempat mainstream masuk
media nasional, karena aksi menghambat rombongan club Moge yang ugal-ugalan menerobos lampu merah di kawasan Condong Catur, Sleman. Ya, pria itu bernama Elanto, Ia juga seorang aktivis “Jogja ora Didol, Warga Berdaya”.
Apakah Bandara Baru Internasional Kulonprogo (BBIK) sebenarnya dibutuhkan atau tidak, reporter Indeksberita berkunjung ke kantor Elanto di Combine Resource Institution, Sewon, Bantul (11/04).
Berbeda dengan institusi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah lainnya, Elanto menjawabnya dengan “tidak”. Dengan alasan bahwa mega proyek BBIK yang dijalankan Pemda DIY dan didukung Pemerintah Pusat dengan skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak mengindahkan masyarakat yang ada di dalamnya, yaitu masyarakat di kecamatan Temon, Kulonprogo.
“Jadi perencanaan itu secara teknokratis datang dari belakang meja, melihat peta tapi
tidak melihat bahwa di situ ada orang, ada manusia yang hidup disitu dengan lingkungannnya. Nah itu yang menjadi sebab atau akar masalah dari banyak praktek-praktek pembangunan beresiko yang ada di Jogja, tidak hanya di Jogja namun juga Indonesia”, tutur Elanto. Jawaban tersebut bukan berarti ia tidak memihak pada pembangunan yang mengarahkan pada kesejahteraan ekonomi secara makro, namun aspek sosial yang menurutnya tidak dipertimbangkan, akan berakhir pada resiko ketimpangan sosial, di mana masyarakat yang tadinya berdaya karena berkecimpung di lingkungannya, bertani dan melakukan kegiatan sosial lain, malah menjadi tidak berdaya, karena sumber daya yang ada dihilangkan. Justru ia kembali mempertanyakan, BBIK itu penting di mata siapa dan siapa yang dikorbankan dengan adanya BBIK.
“Ada banyak argumen yang seolah memang dipaksakan bahwa BBIK itu adalah sebuah
kebutuhan. Memang kita bisa melihat sendiri bahwa Bandara Adisucipto sudah sangat penuh dan lalu lintasnya sudah padat, itu gak cuma sekedar lalu lintas dan mobilitas penumpang udara saja, tapi kita juga tahu bahwa pembagunan BBIK adalah skema dari MP3EI pemerintah pusat.” Jelasnya