Minggu, 14 Agustus 22

Dukung Perppu No II Tahun 2017, Peradi Desak Pemerintah Bubarkan FPI

Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung Perppu No II Tahun 2017, sekaligus secara gamblang mendesak pemerintah untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu disampaikannya, bila nanti Presiden Jokowi meneken Perppu tersebut.

“Saya mau menegaskan ya, Front Pembela Islam saya usulkan kepada pemerintah untuk dibekukan atau dibubarkan,” ujarnya dalam diskusi soal Perppu Ormas di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Advokat yang juga Bakal Calon (Balon) Walikota Bogor itu meminta ketegasan pemerintah berani mengambil keputusan terhadap FPI. Dikatakan Sugeng, selama ini pihaknya telah melakukan riset tentang apa saja yang dilakukan FPI di masyarakat.

“Serangkaian aksi persekusi FPI yang bisa dijadikan alasan pemerintah untuk mencabut izin hukum FPI. Jadi saya enggak perlu lagi ragu menyebut itu,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) disebutnya tepat dan merupakan produk konstitusional.

“Perppu 2/2017 produk konstitusional, atas dasar kewenangan yang dimiliki Presiden untuk menerbitkan Perpu berdasarkan alasan keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 12 tahun 2010 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Masih kata Sugeng, keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perppu telah memenuhi syarat seperti yang dinyatakan dalam putusan MK No. 139/PUU /2009.

“Adanya kebutuhan untuk menyelesaikan permasalaham hukum yang mendesak. Ketiadaan aturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang ada tidak cukup memadai untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dan pembentukan atau perubahan UU membutuhkan waktu yang lama,” jelasnya.

Menurut Sugeng, pertimbangan tersebut ada secara faktual terpenuhi bila dilihat fenomena terjadinya pergerakan massif ormas Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

“Sementara instrumen UU No. 17 tahun 2013 tidak memadai untuk mengatasi implikasi dari ormas-ormas antiPancasila dan ormas-ormas yang menggunakan kekerasan verbal maupun fisik untuk menebarkan  kebencian pada ras, suku dan agama,” tukasnya.

Pernyataan dukungan Perppu Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi.

“Perppu merupakan langkah konstitusional untuk mempercepat proses dinamika hukum yang terjadi. Parameter ancaman mendesak yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan perppu sudah memenuhi syarat, yakni melalui instrumen aparat intelijen,” tukasnya saat menjadi pembicara di tempat yang sama.

Hendardi yakin Perppu Ormas tak akan mengucilkan kebebasan berserikat dan berpendapat.

“Legitimasi pemerintah telah dilakukan secara demokratis.secara demokratis. Sebab, mekanisme penyampaian ketegasan keputusan politik dan penindakan hukum tersebut dilakukan secara konstitusional,” pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait