Minggu, 26 Juni 22

Duit Reses Dewan Rawan Penyimpangan

BOGOR – Reses wakil rakyat berpotensi dimanipulasi anggota dewan. Bukan tidak mungkin masa reses malah berujung menjadi masa istirahat atau waktunya berlibur. Sebab, sejauh ini publik dan media jarang ikut mengawal kegiatan para wakil rakyat. Hal itu dikatakan Ketua Forum Sosio Nasionalis (Forsosnas), Chaerul Iskandar di sekretariatnya, Jalan Ahmad Yani, Tanahsareal, Kota Bogor.

“Seharusnya, rakyat dan media massa harus mengawal masa reses agar tidak menjadi masa istirahat atau liburan para wakil rakyat,” tukas pria yang akrab dipanggil Heru, saat diwawancarai indeksberita.com, Kamis (5/5/2016).

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum jika sering terdengar ada anggota dewan yang memilih liburan dibanding melakukan reses.

“Yang pasti, saya sering mendengar kabar ada anggota dewan yang tidak reses. Jika itu juga terjadi di Kota Bogor, anggaran reses yang diperoleh dari duit APBD Kota Bogor senilai Rp16.25 bisa salah pertuntukan,” tandasnya.

Ketua Forsonas ini juga mengkritisi peran Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Bogor yang dinilainya kerap abai memberlakukan sistem absensi atau ikut melakukan monitoring pada setiap anggota DPRD Kota Bogor yang melakukan reses selama 3 hari. Buntutnya, pertanggungjawaban hasil reses masing-masing dewan dari waktu ke waktu tidak pernah dipublikasi.

“Bagaimana pun juga reses yang menggunakan anggaran APBD harus dipertangungjawabkan. Sebab, itu kan uang rakyat. Nah, pengawasan pun harus melibatkan publik. Jangan mengaku pengawal Revolusi Mental jika hasil kegiatan reses tidak pernah disampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Ketua jaringan Pengacara Publik, Maradang Hasoloan Sinaga menganjurkan agar 45 anggota DPRD Kota Bogor mengoptimalkan masa reses sehingga berkualitas.

“Anggota DPRD tidak bisa semena-mena menyatakan mewakili aspirasi rakyat, ketika nyatanya sama sekali tidak mendengar apa sebenarnya aspirasi rakyat itu,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD harus menghapus citra negatif sehingga rakyat tidak kehilangan kepercayaan kepada para wakilnya di parlemen.

“Manipulasi anggaran reses mulai dari kegiatan jaring pendapat hingga kewajiban bertemu 350 orang yang dilakukan anggota dewan sangat berpeluang terjadi. Potensi itu bisa dilakukan dengan menyulap tandatangan kehadiran konstituen. Jadi, perlu dibangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat agar anggaran reses tidak disulap menjadi penggunaan untuk kepentingan pribadi. Jika nantinya diketahui ada anggota dewan yang tidak reses dan memanipulasi anggaran, patut disebut korupsi dana reses,” tukasnya.

Aktivis reforma agraria ini juga menyayangkan sejauh ini, tidak dilakukan keterbukaan iklim informasi publik terkait bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kegiatan reses, baik dari sisi output kegiatan maupun penggunaan anggaran. Selain itu, dia juga jarang mendengar audit BPK terkait pertanggungjawabab dana reses dipublikasi di media.

“Umumnya, modus korupsi dana reses itu bisa terjadi dengan pertemuan fiktif, rapat fiktif hingga kunjungan fiktif. Lainnya, juga manipulasi data laporan keuangan mulai dari kuitansi rekayasa, faktur kongkalingkong hingga laporan keuangan formalitas. Jadi, masyarakat serta media perlu ikut melakukan pengawasan,” tuntasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D, DPRD Kota Bogor, Dodi Setiawan mengatakan, reses selama 3 hari DPRD Kota Bogor dimulai Selasa-Kamis (2-5/6/2016) ini merupakan momentum silaturahmi bersama masyarakat dan wajib bertemu 350 orang. Tiap dewan dibekali Rp16.25 juta. Jadi, total dana reses 45 anggota DPRD Kota Bogor ini senilai Rp731.25 juta.

Uang reses tersebut peruntukannya untuk jamuan makan dan biaya operasional. Dana reses satu anggota dewan itu untuk bertemu 350 warga dalam kegiatan jaring aspirasi. Kegiatan tersebut nantinya harus dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumentasi foto, tandatangan warga serta kuitansi pembelian makanan.

“Jangan lihat besaran nilainya Rp16.25 juta per dewan. Tapi kegiatannya dong. Dalam masa reses ini, saya sudah bertemu masyarakat dan mengeluarkan anggaran. Bahkan, dana yang saya keluarkan juga harus nombok. Saya pikir, kawan-kawan dewan lainnya juga pasti begitu,” tutur Dodi yang menyebut anggaran reses masih terbilang kecil, saat diwawancarai media online ini, Rabu (4/5/2016) lalu. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait