Pengurus pusat dua partai politik “kompak” mengatakan bahwa keikutsertaan partai mereka dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi atau tanpa sepengetahuan ketua umumnya masing-masing.
Seperti diketahui, Koalisi Kekeluargaan yang terdiri dari tujuh parpol (PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP), Senin (8/8), menyatakan sepakat tak mendukung bakal calon petahana Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Khusus terkait Partai Demokrat, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, keputusan untuk bergabung dengan koalisi tersebut merupakan inisiatif pengurus partainya di DPD DKI Jakarta, bukan bukan atas instruksi atau restu dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum..
“Kalau ditanya apa SBY sudah tahu, ya belum dong. Aneh ini, apa koalisi, siapa yang dicalonkan juga belum jelas,” kata Ruhut, Kamis (11/8/2016).
Ruhut menambahkan Majelis Tinggi DPP Demokrat yang dipimpin SBY hingga kini belum mengambil keputusan apa pun terkait Pilkada Jakarta, termasuk membentuk koalisi. Keputusan akhir mengenai pilihan politik yang akan diambil Demokrat, dikatakan Ruhut merupakan kewenangan SBY.
“Ke mana Demokrat menjatuhkan dukungan, tetap di tangan Ketum. Itu amanat UU. Sama semua parpol begitu. Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan,” tuturnya.
Seperti halnya Demokrat, keputusan enam parpol lain untuk membentuk koalisi baru diambil di tingkat DPW.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto juga melontarkan hal senada. Hasto memastikan keikutsertaan PDI Perjuangan dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Namun, menurut dia, Megawati memberikan keleluasaan bagi para kader untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain. Setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugas membangun kerjasama dengan partai politik..
“Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut,” ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).
Hasto mengakui, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan memberi mandat kepada Megawati Untuk mengambil keputusan akhir.
Ia mengatakan Koalisi Kekeluargaan merupakan gagasan yang baik. Koalisi tersebut, kata Hasto, didasarkan pada prinsip-prinsip saling mendukung antara yang kuat dan yang lemah.
“Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi, tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal hal yang fundamental untuk bangsa ini,” kata dia.
Seperti diketahui, selain sepakat untuk tidak mencalonkan Ahok di Pilkada Jakarta 2017, tujuh parpol dalam Koalisi Kekeluargaan juga tujuh kriteria pemimpin Jakarta.
Tujuh kriteria itu, yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas. Kriteria itu merupakan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).
“Tidak bicara orang per orang tapi kami berhasil formulasikan kriteria, seperti apa pemimpin Jakarta yang akan diperjuangakan untuk dipilih warga Jakarta,” kata Pelaksana Tugas DPD PDI Perjuangan, Bambang DH.
Belum dibicarakannya soal figur, menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI-P DKI Jakarta GembongWarsono,bukan tanpa alasan. Hal itu perlu kesepahaman antara partai politik terkait pilkada sebelum membahas figur pemimpin Jakarta.
“Kalau bahas nama duluan, nanti akan susah. Saat ini kami baru satukan pemikiran dan akan bahas nama di pertemuan selanjutnya,” kata Gembong.