Sebagai Provinsi yang wilayahnya sebagian besar berbatasan langsung dengan Sabah, Serawak-Malaysia, serta Brunai Darusalam, Kalimantan Utara (Kaltara) tentu dituntut untuk mengedepankan pendekatan pembangunan yang memadai. Baik itu insfratruktur, sekolah maupun sarana pelayanan lainya. Sesuatu yang selama ini sangat minim dinikmati oleh masyarakat Kaltara, khususnya yang berada di daerah pedalaman.
Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Nurhayati Andris kepada indeksberita.com, Sabtu (31/12). NUrhayati juga menyatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menunjang kenyaman masyarakat agar lebih dekat dengan akses publik. Hal tersebut yang menjadi pertimbangannya untuk mengusulkan agar Bandara Jangka Panjang dapat dibangun. Pembangunan sarana tersebut, diyakini olehnya, akan sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas.
“Kami sangat mengharapkan adanya pembangunan dan sarana transportasi yang dapat membuka akses publik di wilayah yang selama ini terisolir. Dan ini juga sebagai bentuk dari penguatan Nawacita Jokowi terutama butir ke 3. Dan saya rasa usulan kami tentang pembangunan Bandara Jangka Panjang itu bukan usulan yang muluk-muluk mengingat tempatnya sudah tersedia,” ujar politisi perempuan dari PDI Perjuangan tersebut.
Nurhayati menambahkan bahwa Bandara Jangka Panjang yang akan dibangun, lokasinya berada di Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat. Dan dia berani mewacanakannya, karena kedepan para investor akan mudah memanamkan modalnya ke daerah-daerah yang selama ini terisolir.
“Lokasi bandara yang saya usulkan itu adalah bekas bandara pesawat dari Perusahaan Philipina yang sekarang sudah tak berfungsi lagi. Jadi menurut kami, anggaran nya pun tidak akan terlalu tinggi,” ujarnya lagi.
Disamping itu, Nurhayati menambahkan, dengan semakin terbukanya akses di pedalaman, investor yang selama ini enggan berusaha di pedalaman Kaltara, akan melirik bahkan akan menjadikan Kaltara sebagai tempat favorit. “Tidak bisa dipungkiri jika Kaltara sebagai Provinsi termuda di Indonesia, sangat kaya akan sumber daya alam,” ujar Nurhayati
Nurhayati juga menyadari bahwa setiap kebijakan pasti menimbulkan tanggapan pro dan kontra, maka untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan mengajak pihak-pihak terkait agar melakukan cross cek langsung ke lokasi-lokasi yang ia sebutkan agar menjadi program yang ia harapkan dapat direkomendasikan ke Pemerintah Pusat melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.
“Sebetulnya ada beberapa titik eks bandara seperti di Long Bia dan tempat lain yang dulu pernah dipakai perusahaan. Sekarang jika Pemerintah mau, tempat itu dapat difungsikan kok. Ini yang saya katakan demi mempermudah akses masyarakat dalam beraktivitas, karena selama ini mereka juga tidak tersentuh oleh insfratruktur darat. Dan intinya,muara dari usulan kami ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat “. pungkasnya.