Senin, 26 September 22

DPR “Ngotot” Paspor Hitam Menuai Protes

Permintaan DPR terkait paspor hitam, semakin menuai perdebatan publik. Sikap DPR-RI juga terbelah, selain yang pro, tidak sedikit juga anggota DPR yang menolak dengan tegas. Pemerintah melalui Menlu dan Menseskab dengan tegas menolak pemintaan itu, namun beberapa oknum DPR masih saja terus berkilah menuntut paspor hitam.

Menurut Nazarudin Ibrahim, Dewan Pakar Wilayah Perbatasan Seknas JOKOWI, menilai bahwa anggota DPR yang menuntut paspor hitam sudah  “keblinger”. Menurutnya, permintaan DPR itu sungguh tak berdasar secara hubungan internasional karena pemberian kekebalan diplomatik harus merujuk pada Konvensi Wina 1961.

Dalam kacamata hubungan internasional, permintaan DPR ini masuk dalam kategori kebutuhan fungsional. Secara teoritis kebutuhan fungsional itu sudah dipenuhi dengan diberikannya passpor hitam kepada unsur pimpinan DPR-RI. Lantas, sekarang sebagian Komisi I “ngotot” agar semua anggota mendapatkan paspor hitam. Itu semakin memamerkan ketidakfahaman mereka akan hukum internasional, lanjutnya.

Nazar juga punya kekhawatiran bahwa soal paspor hitam seperti ada “udang dibalik batu”. Bagaimana kita bisa percaya bahwa oknum-oknum DPR bisa membantu tugas diplomasi. Kita ingat betul dengan pongahnya Setya Novanto memamerkan kehadirannya dalam kampanye Donald Trump. Mereka hadir sesuka hati, padahal perannya hanya jadi penggembira dan itu bukanlah tugas negara sama sekali, tukas Nazar.

Sekjen Pergerakan Indonesia, Abi Rekso diwawancara ditempat terpisah juga menolak dengan keras Permintaan DPR itu.

Abi Rekso menuturkan, seharusnya mereka yang ngotot minta passpor hitam membaca kembali UU No. 37 Tahun 1999, BAB VII Tentang Aparatur Hubungan Luar Negri. Disitu diatur siapa saja yang bisa menjadi aktor diplomasi negara.

Disela pernyataanya, Abi menanggapi pernyataan para politisi PKS soal jalur kedua diplomasi (second track) bahwa alasan itu sangat tidak bisa dipahami baik secara teoritis ataupun hukum positif yang kita anut. Sepertinya terjadi disorientasi berfikir. Mereka gagal mengerti bahwa “kekebalan diplomatik” diberikan oleh negara penerima. Dengan paspor hitam tidak serta merta mendapat kekebalan diplomatik, bahkan paspor biasa pun bisa mendapatkan kekebalan diplomatik sejauh tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian ekstradisi antar negara dan konvensi internasional.

Abi juga meragukan kemampuan bahasa asing anggota-anggota DPR RI yang menjadi prasyarat dalam tugas-tugas diplomasi kenegaraan.

Sudahlah, DPR sebagai law maker fokus saja pada tugasnya, tegas Abi Rekso

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait