Jumat, 9 Desember 22

DPR Diminta Dorong Percepatan Rekomendasi KKP Indonesia – Timor Leste

Dili, Timor Leste – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta untuk ikut mendorong pemerintah Indonesia, untuk mempercepat implementasi sejumlah rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara Indonesia dan Timor Leste.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Forum LSM Timor Leste dengan anggota Board APHR (Asean Parliamentarian Human Rights) yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K. Sundari, di Sekretariat Yayasan HAK, Dili, Jumat (6/5/2016). Hadir dalam pertemuan, 9 perwakilan LSM yang ada di Dili

“Selama ini, pelaksanaan rekomendasi tersendat lantaran hanya pihak Timor Leste yang aktif,” kata Jose Luis Oliveira, salah seorang peserta pertemuan dari Yayasan AJAR.

Terkait persoalan itu, aktivis Yayasan AJAR lainnya mengungkapkan, bahwa sebanyak 14 anak-anak Timor Leste akan dibawa Tentara Nasional Indonesia untuk bertemu dengan keluarga mereka yang berada di Timor Leste, pada 16 Mei 2016. Ke-14 anak-anak ini akan menjadi tamu negara saat Perayaan Hari Kemerdekaan Timor Leste, 20 Mei 2016.

“Diperkirakan masih banyak anak-anak yang mengalami nasib sama, tapi belum ditemukan oleh Tim Bersama di bawah koordinasi KOMNASHAM kedua negara bersama Kontras di Indonesia dan Yayasan AJAR di Timor Leste,” ungkap Julius.

Sebagai solusinya, peserta pertemuan dari Yayasan HAK mengusulkan, agar DPR mendorong kerjasama antara Pemerintah RI dan Timor Leste untuk mempermudah repatriasi warga asal Timor Leste yang saat ini tinggal di wilayah Indonesia.

“Dari informasi lapangan, ada dugaan ada birokrasi di pihak Indonesia yang amat rumit sehingga membuat masyarakat ragu untuk mendaftarkan diri untuk repatriasi ke Timor Leste,” katanya.

Selain menyinggung persoalan KKP, Forum LSM Timor Leste menyambut baik penjelasan Eva K. Sundari tentang metode kerja APHR yang mendorong politisi anggota APHR untuk bekerjasama dengan jaringan LSM setempat.

Peserta terlihat makin antusias saat Eva menjelaskan, bahwa APHR menggunakan pendekatan Hak ECOSOC (Economic and Social Rights) dalam kerangka bekerja.

“Pendekatan itu merupakan sesuatu yang masih belum didalami oleh sebagian LSM tersebut,” kata Eva usai pertemuan.

Kepada Eva, perwakilan LSM berharap agar APHR dapat memperkaya analisi kritis mereka terkait sejumlah isu penting lain seperti perdagangan bebas (Free Trade), yang merupakan isu dominan dalam globalisme.

“Mereka mengusulkan APHR dapat menyelenggarakan pelatihan, bersamaan dengan kegiatan Asian People Forum mendatang di Dili,” ujar Eva.

Eva berkunjung ke Timor Leste bersama Ruth Panjaitan (Program Officer APHR) dalam rangka pengenalan tentang APHR di negara tersebut. Sebelum bertemu Forum LSM, Delegasi APHR mengadakan pertemuan dengan sejumlah politisi Parlemen Nasional Timor Leste.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait