Rabu, 6 Juli 22

Dokter yang Kebiri PKS Terancam Dipecat

“Memang tidak ada hukuman sanksi badan. Tapi diminta untuk keluar dari profesinya”

Jakarta – Dokter yang melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual, yang merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu No 1 Tahun 2016 terancam sanksi dipecat dari profesinya sebagai dokter.

“Memang tidak ada hukuman sanksi badan. Tapi diminta untuk keluar dari profesinya,” kata Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) dr Prijo Sidipratomo bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam jumpa pers di kantor IDI, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).

Dalam kesempatan itu, Prijo menegaskan bahwa MKEK secara tegas menolak melakukan eksekusi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual.

Prijo mengingatkan, sumpah dokter adalah universal. Sumpah itu mengatakan, dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk hal-hal lain yang bertentangan dengan kemanusiaan.

“Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan ke¬dokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. Kalau melanggar, itu berarti melanggar sumpah itu,” ujarnya.

“Dan lagi dalam sumpah dokter sekalipun dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial,” tuturnya.

Jadi, menurutnya, tidak ada hal lain yang dapat mempengaruhi sumpah dokter. Bahkan dalam kondisi perang, dokter itu harus menolong siapapun termasuk korban dari pihak musuhnya.

“Jangankan pasien, lawan di peperangan pun tugas dokter menyelamatkan sekali pun itu musuhnya. Jangan menganggap hal ini sepele, karena ini bertentangan dengan sumpah dokter. Meskipun dokter militer sekalipun yang harus menjalankan sesuai perintah atasan. Ini berkaitan dengan sumpah dan kode etik kedokteran,” ujarnya.

” Tentu karena sumpahnya maka jika melanggar dokter tersebut telah melanggar sumpah dan dikeluarkan dari profesinya sebagai seorang dokter serta dari organisasinya,” tegas Prijo.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait