Kamis, 7 Juli 22

Diwarnai Walk Out, Presidential Threshold Disetujui dan UU Pemilu Disahkan

Walaupun diwarnai dengan aksi walk out, rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (21/7) dini hari, akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui presidential threshold 20-25% dan berhasil mengeshkan RUU Pemilu. Sebanyak enam fraksi (PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura), yang tidak ikut walk out dan mendorong voting,  menyetujui dan mengesahkan pilihan Paket A. Adapun isi dari Paket A, isinya adalah sebagai berikut:

Presidential Threshold (ambang batas pencalonan Presiden) 20%-25%. Ambang Batas Parlemen 4%. Sistem pemilu terbuka. Dapil magnitude DPR 3-10%. Metode konvensi suara sainte lague murni.

Sedangkan fraksi yang walk out (Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN) menyetujui Paket B, yang berisi : Ambang batas Presiden 0%. Ambang batas Parliamen 4%. Sistem pemilu terbuka. Dapil magnitude DPR 3-10%. Metode konvensi kuota hare

Seperti kita ketahui, proses pembahasan RUU Pemilu sangat alot. Aksi walk out yang mewarnainya, terutama disebabkan oleh perbedaan ambang batas presidential, yang tercantum dalam setiap paket pilihan (antara 20% dengan 0%). Aksi walk out empat fraksi, diikuti juga oleh walk out tiga orang pimpinan DPR RI dari sidang paripurna, sehingga pimpinan sidang tinggal 2 orang, yaitu Setya Novanto dan Fahri Hamzah.

Dengan walk outnya empat fraksi DPR RI tadi, maka keputusan diambil secara aklamasi, untuk memilih opsi A, dengan ambang batas presidential 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.

Ketua DPR Setya Novanto kemudian menanyakan ke peserta sidang paripurna, tentang persetuan RUU Pemilu menjadi undang-undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa disahkan menjadi undang-undang?” tanya Setya Novanto

Secara aklamasi peserta sidang berteriak “Setuju..” lalu Setya Novanto segera mengetok palu tiga kali, tanda disahkannya UU Pemilu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menyambut baik pengesahan RUU Pemilu menjadi undang-undang, walau diwarnai walk out dan digugat ke MK. “Silahkan digugat ke MK. Tetapi setidaknya saat ini pelaksanaan Pemilu 2019, sudah ada ¬†landasan hukumnya,” ujar Mendagri.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait