Minggu, 14 Agustus 22

Dinilai Masih Melanggar, PPAD Minta Aplikasi Transportasi Online Diblokir

Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memblokir aplikasi transportasi online. Pasalnya, tidak sesuai dengan komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Sekjen PPAD, Juni Prayitno mengatakan, sebelumnya PPAD telah melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Maret dan
22 Maret 2016 lalu, terkait penertiban transportasi berbasis aplikasi yang menggunakan aplikasi internet, khususnya, Uber Asia Limited dan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab car).

Dari data yang kami miliki, lanjut Juni, kedua perusahaan tersebut hampir 90% belum memenuhi prasyarat sebagai angkutan transportasi umum, diantaranya harus berbadan hukum, mengikuti Uji Kir, memiliki SIM B1 umum, memiliki surat izin penyelenggaraan angkutan, memiliki kartu pengawasan ,surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan umum, memiliki pool dab memiliki bengkel sendiri.

“Pemerintah dalam hal ini melalui Menko Polhukam, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan komitmennya dalam waktu 2 bulan yaitu per 31 Mei 2016 bahwa kedua perusahaan tersebut harus memenuhi semua peraturan dan perundang- undangan yang berlaku yaitu UU No 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri (Permen) no 32 tahun 2016 dan perundang-undangan angkutan umum lainnya,” ungkap Juni dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (23/9).

Namun, kata Juni, hingga saat ini kedua perusahaan tersebut tidak tunduk dan patuh terhadap UU yang berlaku. Kegiatan situs aplikasi tersebut bukan hanya mencederai rasa keadilan namun menghancurkan dan merusak tatanan /system perundang-undangan serta merugikan Negara.

“Karena mereka tidak membayar retribusi kepada pemerintah,” tambahnya.

Selain itu, PPAD meminta kepada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk ekspansi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut .

“PPAD akan melakukan aksi unjuk rasa diseluruh wilayah Indonesia. apabila pemerintah tidak bertindak tegas terhadap kedua perusahaan tersebut,” tandas Juni.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait