Sabtu, 3 Desember 22

Dinilai Buruk Layani UKM, Kepala BPPTM Kota Bogor Perlu Dicopot!

BOGOR – Komitmen Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTM) Kota Bogor, Denny Mulyadi memberikan kemudahan pengurusan izin bagi usaha kecil terkesan lain di mulut lain dengan layanan. Beberapa pengusaha UKM Kota Bogor mengaku kecewa dengan layanan BPPTM Kota Bogor yang disebutnya sengaja dipersulit. Tapi, anehnya untuk layanan izin usaha bermodal besar BPPTM bisa berbaik hati, terbukti dengan berdirinya 16 hotel pada waktu yang nyaris bersamaan, dibarengi dengan belasan rumah sakit swasta.

“Saya mengurus SIUP perorangan untuk usaha pecel lele di Jalan Ahmad Yani ditolak. Padahal, status saya mengontrak rumah. Dalih BPPTM saya terlebih dahulu harus mengurus HO yang nilainya jutaan rupiah. Dan, dalam surat penolakan yang ditandatangani sekertaris BPPTM Kota Bogor, Casmita, malah disebutkan usaha pecel lele berdampak limbah,” keluh Alvianto kepada indeksberita.com, Jumat (27/5/2016).

Pengusaha kecil kuliner bermodal pas-pasan ini hanya bisa mengelus dada saat ajuan SIUP dan TDP nya ditolak BPPTM dengan alasan yang tidak masuk akal.

“Bayangkan, masak iaya jualan pecel lele kok bisa berefek limbah seperti tertera dalam surat penolakan yang dikeluarkan BPPTM. Lucunya lagi, sebelumnya pihak Humas BPPTM menyebutkan tidak ada survei untuk pengurusan SIUP perorangan. Tapi, kok malah ada survei. Bahkan, berujung dengan penolakan dengan memfitnah usaha saya berdampak limbah,” kesalnya.

Saat media online ini mengkonfirmasi Humas BPPTM, Yudi dirinya memang menjelsakan untuk pembuatan SIUP perorangan tidak diberlakukan survei.

“Tidak ada survei mas untuk pembuatan SIUP perorangan. Kalau pun ada yang melakukan survei itu patut diduga oknum,” kata Humas BPPTM.

Terkait kinerja dan pelayanan BPPPTM Kota Bogor, Ketua Forum Sosio Nasionalis (Forsosnas) Risyat Samsul Bahri menilai rapor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut jeblok.

“Publik di Kota Bogor ini sudah tahu semua, hadirnya Hotel Amarosa didekat Tugu Kujang yang dinilai bermasalah izinnya, diduga karena BPPTM Kota Bogor. Dilanjutkan dengan keluarnya izin Hotel Art Mariott di Jalan Ahmad Yani yang kini malah berubah nama, juga diduga bermasalah. Belum lagi belasan hotel baru yang menjamur di beberapa tempat. Hal lain, juga merebaknya belasan rumah sakit swasta di Kota Bogor,” bebernya.

Dia mengatakan, selama ini BPPTM juga abai memberlakukan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana amanat UU KIP No 14 tahun 2008.

“Layanan IMB, HO dan lainnya di BPPTM Kota Bogor tidak pernah masyarakat bisa tahu bagaimana proses perhitungan. Tiba-tiba angka pengurus izin dikagetkan disodorkan angka cukup tinggi. Selain itu, bagi yang terlambat membayar IMB dalam Surat Keterangan restribusi Daerah (SKRD) tertera dikenakan denda 2 persen bila lewat 15 hari. Nah, BPPTM Kota Bogor ini namanya layanan publik atau ingin memeras publik? Menurutnya saya, Kepala BPPTM Denny Mulyadi patut dicopot. Setelah itu regulasi juga harus diperlunak agar tidak merugikan masyarakat kecil dan berlakukan keterbukaan cara penghitungan untuk menghindari potensi dugaan korupsi,” urainya panjang lebar.

Sayangnya Kepala BPPTM Kota Bogor Denny Mulyadi sulit dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi melalui telepon genggamnya tidak diperoleh jawaban. Sementara saat akan dimintai komentarnya di BPPTM, diketahui Denny Mulyadi sedang tidak berada di tempat. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait