Senin, 27 Juni 22

Dilaporkan Tidak Dapat THR, Kemenaker Satroni PT MK

BOGOR – Aduan ratusan pekerja PT Muara Krakatau (MK) di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor yang dirumahkan sepihak oleh perusahaan dan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) langsung ditanggapi Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Didampingi Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan, Kasubdit Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans RI,

Heru Widianto mendatangi pabrik garmen dan menemui 7 perwakilan pekerja, Senin (20/6/2016).

Setelah melakukan sidak dan berdialog dengan perwakilan pekerja PT MK,  Kemenaker menyimpulkan ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

“Kita dari Kemenaker akan melakukan pengawasan secara terintegrasi oleh pengawas Disnakersostrans Kota Bogor. Sekaligus akan dilakukan penyidikan oleh PPNS untuk menyelesaikan sekaligus menindak, seperti upah yang belum dibayar, hak cuti, BPJS, dan THR,” kata Heru di pabrik PT MK.

Lalu, bagaimana solusinya? Heru menjawab, penyelesaian hubungan kerja 350 karyawan dengan PT. MK akan dilakukan sesuai mekanisme seperti diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

“Disnakersostrans Kota Bogor akan segera melakukan panggilan terakhir kepada manajemen PT. MK dan pihak-pihak terkait yang dijadualkan Rabu (22/6/2016). Kami harapkan semua pihak bisa hadir dan kami akan terus berkoordinasi. Dalam hal ini Disnakersostrans yang punya kewenangan, Kemenaker hanya supporting,” tandasnya.

Namun, jika nantinya Disnakersostrans dinilai lamban dan terkesan tidak berpihak pada nasib buruh maka akan diselesaikan dengan prosedur tersendiri.

“Terkait dugaan penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan oleh PT MK, itu bukan lagi domain Kemenaker, melainkan sudah ranah pidana,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Ketum DPP SPN, Iwan Kusmawan berkomentar, SPN akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib ratusan buruh PT MK.

“Selama ini 350 buruh PT MK tak mendapatkan apa-apa. Mereka dirumahkan sepihak tanpa mendapatkan haknya. Kita akan terus mengawal perjuangan buruh, sekaligus mendukung buruh yang akan memidanakan dugaan penggelapan dana BPJS ke kepolisian,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Bogor Annas Rasmana mengatakan, pihaknya akan melakukan monitoring pembagiaan THR yang dilakukan perusahaan. Jika nantinya ditemukan ada perusahaan membandel tidak memberikan THR, dia menjanjikan akan memberikan sanksi tegas.

“Jika ada kedapatan ada perusahaan yang tidak memberikan THR akan ditutup dan disegel. Namun, beda situasinya kalau perusahaannya bangkrut. Nanti kita akan bina dan periksa kelengkapan berkasnya,” tuntasnya. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait