Jakarta – Selain telah memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar juga memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Menanggapi hal itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, keputusan Munaslub itu membuat konfigurasi dan bandul politik akan ada sedikit perbedaan dibandingkan sebelumnya.
“Tentunya harapan, bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Pak JK ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil,” kata Pramono kepada wartawan di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (17/5).
Pramono lebih lanjut mengatakan, “Tentunya ini merupakan hal yang akan lebih memudahkan bagi pemerintah sekarang ini untuk selalu berkomunikasi dan seterusnya.”
Disinggung mengenai apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah atau mendapatkan porsi dalam Kabinet, menurut Seskab, hal itu merupakan kewenangan penuh presiden.
“Belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut,” tegasnya.
Menurut Pramono, karena proses mekanisme yang terjadi di Partai Golkar telah berjalan dengan baik, hal itu bisa menjadi akhir dari kontraksi di Partai Golkar.
“Tentunya pemerintah mengharapkan bahwa stabilitas politik dan juga peran Partai Golkar, partai kedua terbesar, tentunya mempunyai andil dalam hal tersebut juga,” ujar Pramono.
Lalu, apakah artinya peristiwa ‘papa minta saham’ dianggap selesai? Menurut Seskab, hal yang terjadi dalam Munaslub Golkar dengan peristiwa itu adalah dua hal yang terpisah.
Pemerintah, lanjut Pramono, melihat apapun Setya Novanto adalah pilihan dalam Munaslub tersebut. Pemerintah menghargai dan mengapresiasi terhadap pilihan tersebut.
“Mengenai hal-hal lain, pemilihlah yang lebih tahu,” tandasnya