Kamis, 6 Oktober 22

Diduga Tak Berizin, Komisi C Bakal Sidak Bangunan Milik Lippo Grup

BOGOR – Komisi C, DPRD Kota Bogor dalam waktu dekat bakal melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke proyek eks Pangrango Plasa. Bangunan gedung di Jalan Pajajaran tersebut kini akan dikembangkan menjadi mall dan rumah sakit Siloam oleh Lippo Group.

Anehnya, bangunan yang kini sudah memasuki tahap penyelesaian di lahan aset milik Pemkot Bogor dengan pola Bangun Serah Guna (BSG) dengan sisa kerjasama 17 tahun tersebut tidak diketahui DPRD Kota Bogor. Padahal, Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, terkait penggunaan aset daerah, selain diketahui pemerintah daerah juga harus diketahui DPRD.

“Setahu kita, lahan eks Pangrango Plasa yang kini digunakan Lippo Grup untuk membangun rumah sakit dan mall adalah aset Pemkot Bogor. Sejauh ini, kita belum menerima informasi. Padahal menurut UU No 23/2014, Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor juga harus tahu,” ujar Anggota Komisi D PRD Kota Bogor, Budi Sundana saat diwawancarai indeksberita.com, Kamis (28/7/2016).

Bangunan eks pusat perbelanjaan Pangrango Plasa yang kini dibangun rumah sakit dan mall oleh Lippo Grup dan disinyalir belum mengantongi Izin Mendirikan bangunan (IMB) tersebut juga diketahui tidak memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Amanat Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan, RTH harus memenuhi luasan sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Tapi, proyek Lippo Grup membangun rumah sakit dan mall ini malah tidak ada RTH,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, sambung Budi, alih fungsi bangunan dari yang semula mall (red. Pangrango Plasa) menjadi rumah sakit juga belum diketahui keberadaan izin Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

“Kita akan koordinasi juga dengan instansi terkait, bila belum dimiliki Amdal, akan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan polisional melalui penegak perda, Satpol PP. Dan, dalam waktu dekat, segera akan kita lakukan sidak ke bangunan terkait,” tandasnya.

Pada tempat yang sama di Komisi C, DPRD Kota Bogor, Eddy Darmansyah juga menambahkan, proyek bangunan Lippo Grup tersebut semestinya memiliki dua Amdal.

“Satu Amdal untuk pembangunan mall dan satu Amdal untuk rumah sakit. Sebab, Amdal untuk mall dan rumah sakit sangat berbeda. Dan, ini penting untuk menghindari dampak kepada warga sekitar,” kata Eddy.

Sebagai informasi, Pangrango Plasa dahulu dibawah manajemen Thoriq Grup, dimana lahannya milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Informasi yang dihimpun media online ini, pengembang gedung hanya melanjutkan sisa perjanjian BSG hingga tahun 2033. Disinyalir izin proses alih fungsi bangunan, ketiadaan RTH, Amdal dan IMB belum dipenuhi. Hal itu dinilai telah melanggar Perda 7/2006 tentang Bangunan Gedung. (eko

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait