Rabu, 30 November 22

Diah Pitaloka dalam Sosialisasi 4 Pilar : Keadilan Sosial Pengukuh Persatuan Bangsa

Syarat terciptanya Sila ke Lima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu harus dimulai dari persatuan. Persatuan itu juga merupakan bagian dari berdirinya pilar utama Pancasila, selain UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Hal itu dikatakan anggota DPR RI, Diah Pitaloka saat menggelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di salah satu rumah makan Jalan Ahmad Yani, Tanahsareal, Kota Bogor.

“Persatuan yang kokoh itu adalah dasar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut juga syarat sebuah persatuan yang berkelanjutan dan berkualitas. Keadilan tersebut adalah sila ke lima Pancasila kita yang kerap dilupakan,” ujarnya didepan puluhan perwakilan warga Kecamatan Tanahsareal sebagaimana dikutip indeksberita.com, baru-baru ini.

Politisi wanita PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor-Cianjur ini menyampaikan, membicarakan keadilan sosial disebutnya hambar jika pemerintah hanya bisa menerjemahkannya menjadi bantuan sosial, beras miskin atau kartu-kartu untuk kelompok miskin.

“Ketidak adilan sosial memang sesuatu yang nyata terpampang. Bukan hanya di negara kita. Di seluruh dunia menghadapi soal yang sama. Itu sebabnya, dalam merumuskan Suistainale Development Goals (SDGs) PBB menyebutkan ketimpangan (inequality) sebagai masalah global paling pelik yang harus diperangi,” lanjutnya.

Diah menguraikan, Tanah Air Indonesia mempunyai catatan buruk soal ketimpangan ini.

“Terdapat 0,2 persen penduduk yang menguasai 52 persen kekayaan nasional. Dan, 80 persen kekayaan mereka berupa penguasaan tanah, sumber daya alam berupa kebun, hutan, tambang, migas, perikanan dan properti. Lihat saja di kawasan hutan, 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan di atas lahan seluas 35,8 juta hektar, sedangkan di sisi lain terdapat 60 izin HKm, HD, dan HTR yang dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) di atas lahan seluas hanya 646.476 hektar,” tukasnya panjang lebar.

Catatan ketimpangan, sambungnya, juga bisa dilihat di BPN (2016), Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sekitar 15 juta hektar, dan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 29.584 hektar.

“Sementara itu, 56 persen rumah tangga tani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Jumlah petani pada 2013 itu adalah sebanyak 31,7 juta orang (petani tanaman pangan sebanyak 20,4 juta orang petani) yang bekerja di lahan seluas 13,7 juta hektar,” ujarnya.

Ketimpangan tersebut tidak terjadi kemarin sore, sebelum menggurita ia berproses merangkak dengan kolaborasi penuh kolusi dengan tangan-tangan kekuasaan.

“Hal ini tak pernah diralat. Bahkan, setiap hari kita disuguhkan tentang cerita perburuan investor yang ditawarkan perluasan ruang akumulasi. Cerita ironis yang sekarang kerap disebut sebagai prestasi kerja penguasa. Kita patut resah dengan ketimpangan. Karena ia adalah jalan terjal mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, ia adalah pisau silet yang merobek persatuan anak bangsa dan mudah dipelintir menjadi isu SARA,”tuntasnya.

Sebagai informasi, usai menggelar sosialisasi 4 pilar, Diah melanjutkan rangkaian agenda kerjanya dengar pendapat dengan masyarakat di Kelurahan Babakan Pasar, Jalan Roda I Padangbenghar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Selanjutnya, pada waktu dan tempat berbeda ia juga melaksanakan kegiatan yang sama bersama pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait