Kamis, 1 Desember 22

Di Kota Bogor, Dagang Pecel Lele Wajib Urus HO?

BOGOR – Urus penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi pelaku usaha mikro di Kota Bogor ternyata tidak seindah yang pernah dijanjikan Kepala (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal)  BPPTM Kota Bogor, Denny Mulyadi. Bila sebelumnya, ia pernah menyampaikan para pelaku UKM mendapat kemudahan mengurus SIUP perorangan dan TDP yang bisa selesai dalam waktu dua hari. Ternyata, janji Kepala BPPTM itu malah terbantahkan dengan kinerja anak buahnya.

“Saya heran, urus SIUP perorangan untuk usaha pecel lele yang notabene masuk dalam klasifikasi usaha kecil, malah dipersulit. Sudah seminggu, saya urus izin tidak selesai. Malah, ditolak. Menurut Kabid Pelayanan Perizinan Perekonomian BPPTPM, Rudy Mashudi harus urus izin HO terlebih dahulu,” keluh pengusaha UKM pelaku usaha pecel lele, Sanda Eko kepada indeksberita.com, saat ditemui di Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Tanahsareal, Kota Bogor, (Senin 16/5/2016).

Menurut aktivis Front Pemuda Penegak Hak Rakyat (FPPHR), dipersulitnya izin untuk pelaku usaha kecil merupakan bukti penentangan kebijakan Pemkot Bogor dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII Pemerintahan Jokowi yang  mengamanatkan kemudahan penerbitan izin.

“Kalau usaha pecel lele saja harus ada HO, ini kan sangat lucu sekali. Artinya, pedagang nasi goreng atau kuliner bermodal kecil lainnya juga harus urus HO. Padahal, istilah HO adalah singkatan dari ‘Hinder Ordonantie’ atau izin tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bogor, Ujang Sugandi saat dikonfirmasi mengatakan, pengurusan HO umumnya diperuntukan bagi pengusaha dengan modal menengah ke atas.

“Saya pikir, kalau pedagang pecel lele kan pengusaha kecil. Masak usaha kecil harus urus HO. HO itu kan izin yang diurus bila berpotensi ada gangguan masyarakat hingga lingkungan. Saya pikir agak aneh BPPTM Kota Bogor,” tukas Ujang melalui telepon.

Sementara, Denny Mulyadi, Kepala BPPTPM Kota Bogor saat akan dikonfirmasi tidak berada ditempat dan diperoleh kabar sedang ke Bandung. Sebelumnya, Denny pernah mengatakan mengurus SIUP dan TDP bagi UKM tidak dipersulit. Sejak pertengahan April lalu, kata Denny, para pelaku UKM cukup mengurus satu berkas dokumen untuk untuk memperoleh SIUP dan TDP.

“Awalnya, pengurusan ke dua dokumen tersebut dilakukan masing-masing. Sekarang, pelaku usaha hanya perlu mengurus satu dokumen permohonan. Jika berkas lengkap dan benar, maka SIUP dan TDP dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari. Bahkan untuk perpanjangan dan diproses sendiri oleh pemohon, dapat diselesaikan dalam satu hari,” ungkap Denny Mulyadi, Kepala BPPTPM Kota Bogor di ruang kerjanya pada Selasa (3/5/2016) lalu.

Sedangkan Kabid Pelayanan Perizinan Perekonomian BPPTPM, Rudy Mashudi melalui telepon kepada media online ini mengatakan, sedang tidak bisa diganggu karena tengah rapat. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait