Senin, 15 Agustus 22

Di Aksi “Kita Indonesia”, Puluhan Kepdes Lumbis Ogong Ajak Selamatkan Perbatasan RI

Sejumlah Kepala Desa Lumbis Ogong yang tergabung dalam Kepala Desa Penjaga Perbatasan, ikut serta dalam memeriahkan aksi “Kita Indonesia” di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, Miggu, 4 Desember 2016.

Koordinator dari Kepala Desa Lumbis Ogong, Muriono mengatakan, pihaknya sengaja datang dari perbatasan untuk ikut memeriahkan aksi “Kita Indonesia” karena saat ini sibuk berbincang soal perbedaan, namun daerah perbatasan justru seperti terabaikan.

“Oleh karena itu, mari kita bersatu selamatkan Sumantipal-Sinapad Lumbis Ogong untuk tetap di dalam bingkai NKRI,” ujar Muriono kepada indeksberita.com di Jakarta.

Muriono menjelaskan, para kepala desa tersebut berasal dari wilayah Outstanding Boundary Problem (OBP) atau wilayah “status quo” dalam sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Wilayah sengketa tersebut kepemilikannya belum punya kejelasan hukum karena belum terdapat kesepakatan final yang dituangkan dalam suatu perjanjian batas negara oleh kedua negara.

“Outstanding Boundary Problem (OBP) di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, setidaknya terdapat tiga segmen OBP bagian batas negara RI bagian daratan di sektor timur dengan Sabah Malaysia, di antaranya, yang pertama OBP Sei Sinapad, kedua OBP Sei Simantipal dan ketiga OBP Patok B2700-B3100,” paparnya.

IMG-20161204-WA0086

 

Ketiga segmen OBP yang bermasalah antara RI-Malaysia tersebut, lanjut Muriono, terdapat 21 desa di Kecamatan Lumbis Ogong yang hidup di dalam wilayah tersebut sejak sebelum Indonesia merdeka secara wilayah berstatus quo dan sudah disepakati RI-Malaysia berada dalam status outstanding boundary problems (OBP) atau berstatus quo, lantaran adanya perbedaan pendapat antara RI-Malaysia soal substansi Agreement Boundary pasal 8 1915 oleh Belanda-Inggris terkait pilar G.P.1

“Setidaknya sudah 9 kali dilakukan perundingan antara RI-Malaysia terkait OBP Sinapad, Simantipal, & B2700-3100 tersebut belum ada masuk pada kesepakatan substansi yang diatur dalam pasal 8 agreement 1915 Belanda-Inggris masih dalam tataran pembahasan SOP,” ungkapn Muriono.

Tak hanya itu, perbedaan asumsi antara RI-Malaysia begitu jauh antara keadaan lapangan dengan pasal 8 agreement 1915 Belanda-Inggris soal mencari letak posisi muara sungai yang menjadi letak G.P.1, apakah dimuara sungai Sumandapi atau di muara sungai Sedalir Pentjiangan, ditambah lagi jejak fisik patok G.P.1 yang asli diletakkan oleh Belanda-Inggris pada tahun 1912 itu sudah hilang karena tempatnya dahulu sudah longsor, namun warga Labang mengetahui letak asli G.P.1 tersebut sebab pada tahun 2002 patok asli G.P.1 Belanda-Inggris 1912 masih ada tegak berdiri.

“Lantas kesimpulan yang muncul dari suasana kebatinan warga 21 desa yang berada dalam wilayah sengketa RI-Malaysia tersebut di segment Outstanding Boundary Problem (OBP) Sei Sinapad, Sei Simantipal, patok B2700-B3100 di Kecamatan Lumbis Ogong tersebut bahwa keadaan akan terdapat kerumitan dimasa mendatang untuk menemukan kesepakatan antara RI-Malaysia jika melihat fakta di lapangan antara persepsi Indonesia dengan Malaysia menyimpulkan pasal 8 boundary agreement 1915 Belanda-Inggris tersebut,” kata Muriono.

IMG-20161204-WA0043

 

Dengan kondisi sengketa RI-Malaysia di wilayah 21 desa di Kecamatan Lumbis Ogong ini, jelasa Muriono, membuat ketidakpastian kehidupan karena berada dalam status quo apakah milik Indonesia atau Malaysia, sehingga bagi warga 21 desa tersebut berkesimpulan bahwa dalam keadaan wilayah mereka dalam status quo antara RI-Malaysia mereka menjalankan hak asasinya sebagai manusia di dunia ini, yang memiliki hak hidup untuk menentukan pilihan untuk dapat bertahan hidup diantara dua negara.

“Maka warga 21 desa di Kecamatan Lumbis Ogong sangat tidak heran jika memiliki Kewarganegaraan Malaysia dengan adanya identity card (IC), juga mendapatkan layanan bantuan kesejahteraan seperti bantuan tunai Ringgit 1 Malaysia (BR1M) setiap bulan, layanan kesehatan dan layanan pendidikan,” tambahnya.

Selain itu, warga 21 desa kecamatan Lumbis Ogong yang berada dalam status quo dalam kesepakatan outstanding boundary problem RI-Malaysia sudah memahami dan mengetahui bahwa wilayah mereka tersebut berada dalam status quo.

“Maka tidak salah dan menyalahi hukum internasional jika warga 21 desa mengajukan upaya kesejahteraan dengan pihak Malaysia berupa program Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Perkebunan, Pariwisata, Kebudayaan dan sarana prasarana sosial, hal ini dilakukan karena semata-mata sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimuka bumi ini untuk dapat bertahan hidup di wilayah tersebut,” tutupnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait